Bentuk Bank Infrastruktur, Pemerintah Tutup PIP  

Reporter

Senin, 9 Februari 2015 16:44 WIB

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro terlihat berbincang saat pengumuman harga Bahan Bakar Minyak di Kementerian Kordinator Perekonomian, Jakarta, 31 Desember 2014. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan pemerintah akan menutup Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Keberadaan lembaga investasi di bawah Kementerian Keuangan ini dianggap tidak berkembang selama ini.

"PIP akan kami tutup," kata Askolani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2015.

Pernyataan Askolasi ini sekaligus membantah informasi sebelumnya yang menyebutkan PIP bakal digabung dengan PT Sarana Multi Infrastruktur, sebuah lembaga keuangan yang sama-sama berada di bawah di Kementerian Keuangan.

Selain sulit berkembang, Askolasi menganggap investasi yang dilakukan oleh PIP selama ini tidak efektif. Meskipun tidak dimerger dengan Sarana Multi Infrastruktur, pemerintah akan memindahkan aset PIP kepada SMI. "Tapi aset dan dananya akan dialihkan kepada SMI," ujar Askolani.

Menurut Askolani, dalam jangka panjang, PT SMI tidak akan sekadar mengambil alih dana dan aset PIP. Tetapi PT SMI juga diharuskan menjalankan tugas yang selama ini dijalankan PIP. "SMI akan dijadikan bank infrastruktur," kata Askolani.

Pemerintah, kata Askolani, tidak semerta-merta memberikan aset PIP sebesar Rp 18 triliun kepada PT SMI secara gratis. Dana tersebut, ujar Askolani, akan dijadikan penyertaan modal negara. Dengan demikian, SMI punya kewajiban menggunakan suntikan modal tersebut secara produktif dan dapat menghasilkan minimal lima kali lipat dari modal yang diberikan.

Ihwal program dan proyek yang harus dilakukan PT SMI, Askolani enggan menjawabnya. "Belum tahu, PMN saja, kan, belum ditetapkan semua," katanya.

Pusat Investasi Pemerintah sudah menggulirkan pinjaman modal kepada sejumlah pemerintah daerah, kabupaten, dan kota untuk pembangunan proyek infrastruktur, seperti rumah sakit dan pasar. PIP juga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membeli saham divestasi Newmont Nusa Tenggara sebesar 7 persen.

ANDI RUSLI


Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

3 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

25 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

37 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

46 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

48 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

52 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

55 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

55 hari lalu

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya