TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono meradang kepada orang yang menyebut dia mendapatkan keuntungan lantaran dekat dengan Presiden Joko Widodo. Ia menuding orang-orang tersebut iri. Hendropriyono merupakan tim sukses Jokowi saat pemilihan presiden 2014.

"Yang mengatakan saya dimanjakan Jokowi menunjukkan mulutnya busuk," kata Hendropriyono melalui pesan singkat, Ahad, 8 Februari 2015. Dia mencontohkan adanya pernyataan sumir yang menyebut Mayor Jenderal Andika Perkasa menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden karena menantu Hendropriyono.

Pernyataan tersebut muncul lantaran perusahaan milik Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari, menjalin kerja sama dengan Proton, perusahaan mobil asal Malaysia. Keduanya sepakat membangun pabrik mobil di Indonesia. Jokowi hadir dalam penandatanganan kerja sama tersebut.

Menurut Hendro, rencana membangun industri mobil dalam negeri sudah lama dia impikan. Dia mengakui sempat mengincar KIA, perusahaan otomotif asal korea Selatan, sebelum akhirnya diambil alih Hyundai. "Bangsa ini bisa jadi pecundang kalau banyak yang suka menjelekkan tanpa melakukan apa pun."

Hendropriyono mengatakan proyek dengan Proton murni kerja sama antara pihak swasta. Sebab, jika Indonesia ingin membangun pabrik otomotif secara mandiri akan membutuhkan modal besar. Menurut Hendro, bisnis dengan Proton akan menguntungkan karena menyerap ribuan tenaga kerja.

Kerja sama PT Adiperkasa dengan Proton disaksikan langsung Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, serta Komisaris Utama Proton yang juga bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Perjanjian itu ditandatangani langsung oleh Hendropriyono dan Chief Executive Officer Proton Daruk Abdul Harith Abdullah.

Kerja sama ini mengundang reaksi masyarakat karena menilai pemerintah tidak perlu menggandeng perusahaan Malaysia untuk pengembangan mobil nasional. Menurut Hendropriyono, penggunaan istilah mobil nasional dalam kerja sama ini tidak tepat. "Sebaiknya belajar dulu istilah akademik dengan benar."

Proyek Hendropriyono memang berbeda dengan proyek mobil nasional. Kementerian Perindustrian pun tidak berniat menghidupkan kembali program mobil nasional yang identik dengan segudang fasilitas dan insentif. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, mengatakan program yang pernah dijalankan oleh PT Timor Putra Nasional itu melanggar perjanjian dagang internasional.

“Tidak mungkin. Program itu sudah diprotes WTO (Organisasi Perdagangan Dunia),” kata dia kepada Tempo, 8 Februari. Dalam konsep Kementerian Perindustrian, ia mengimbuhkan, juga tidak pernah ada istilah mobil nasional. “Mobnas merupakan peristiwa yang sudah lama berlalu, saat Presiden Soeharto menunjuk Timor sebagai pionir mobil nasional.”

TIM TEMPO | SYAILENDRA PERSADA