Presiden Joko Widodo saat tiba di pabrik mobil nasional Malaysia Proton di Shah Alam, 6 Februari 2015. REUTERS/Olivia Harris
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Mahmud Hendropriyono angkat bicara terkait dengan polemik pembuatan mobil nasional, yang melibatkan Proton, perusahaan mobil andalan Malaysia.
Kerja sama ini dilakukan oleh PT Adiperkasa Citra Lestari milik Hendropriyono. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Tun Razak, serta bos Proton, Mahathir Mohamad, menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama ini di Malaysia kemarin.
Surat perjanjian itu ditandatangani langsung oleh Hendropriyono dan CEO Proton Daruk Abdul Harith Abdullah di markas Proton.
Kabar kerja sama ini mengundang reaksi dari masyarakat karena menilai pemerintah tidak perlu menggandeng perusahaan Malaysia untuk pengembangan mobil nasional.
Menurut Hendropriyono, penggunaan istilah mobil nasional dalam kerja sama ini tidak tepat. "Sebaiknya belajar dulu istilah akademik dengan benar," katanya melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 8 Februari 2015.
Menurut Hendropriyono, proyek proton ini adalah kerja sama antara swasta dan swasta. Bentuk kerja sama ini, menurut Hendropriyono, adalah pengembangan teknologi, yang akan menampung sekitar 6.000 tenaga kerja.
Hendropriyono mengatakan kerja sama ini perlu diambil karena membangun pabrik mobil asli Indonesia membutuhkan dana sangat besar. Dengan menggandeng Proton, Hendropriyono mengatakan, proses produksi akan lebih efisien.
Proton, kata Hendropriyono, juga akan membantu pemasaran dan jaringan. "Ini bersama-sama membangun bangsa."
