Panja DPR Sepakati Asumsi Dasar Makro 2015

Reporter

Kamis, 29 Januari 2015 20:00 WIB

Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -Panitia Kerja Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 Dewan Perwakilan Rakyat sempat mempertanyakan asumsi dasar makro yang diusulkan pemerintah. Walaupun begitu, asumsi-asumsi tersebut akhirnya disepakati oleh peserta rapat.

Salah satu yang dipertanyakan adalah mengenai usulan lifting (produksi siap jual) minyak per hari. Pemerintah mengusulkan lifting minyak sebesar 825 ribu barel per hari. "Ini bertolak belakang dengan program pemerintah yang katanya kerja, kerja, kerja," Ketua Badan Anggaran, Ahmadi Noor Supit, di ruang rapat Badan Anggaran, Kamis, 29 Januari 2015. (Pemerintah Tetapkan Asumsi untuk RAPBN Perubahan 2015)

Dia menilai angka tersebut tak tepat. Sebab berdasarkan nota keuangan tahun lalu, lifting minyak justru dipatok lebih tinggi yaitu 900 ribu barel per hari. "Kalaupun asumsi ini nanti disepakati, harus dengan catatan keras."‎

Namun pemerintah yang diwakili oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Migas Amien Sunaryadi memiliki alasan lain. Menurut dia, kondisi harga minyak dunia yang saat ini di bawah US$ 50 per barel akan membuat perusahaan pencari minyak atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengurangi produksi. Hal itu akan mempengaruhi produsi minyak. (Apa Prioritas Amien Sunaryadi di SKK Migas?)

Melalui beberapa perdebatan, akhirnya Badan Anggaran menyepakati asumsi dasar makro yang diusulkan oleh pemerintah tanpa sedikitpun perubahan. ‎ ‎"Kami menyetujui asumsi ini juga berdasarkan rapat kerja di Komisi VII dan XI," kata pemimpin rapat, Djoko Udjianto.

Beberapa asumsi yang sudah disepakati antara antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen; inflasi 5 persen, nilai tukar rupiah 12.500 per dolar Amerika Serikat, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan 6,2 persen; harga minyak mentah dunia US$ 60 per barel, lifting minyak mentah 825 ribu per barel sehari, serta lifting gas 1,22 juta barel setara minyak per hari. (Korporasi Butuh Dolar, Rupiah Melemah)

FAIZ NASHRILLAH


Terpopuler
Sindir Jokowi, NasDem: Kalau Bisa Diintervensi, Jangan Jadi Presiden
Diminta Mundur Tim Jokowi, Budi Gunawan Bereaksi
Budi Gunawan Didukung Mega? Ini Kata Wakapolri
Pengamat Forensik: Hasil Tes Christopher Janggal
Kenapa Surya Paloh Ngotot Budi Gunawan Dilantik?

Berita terkait

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

29 menit lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

2 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

3 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

4 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

5 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

5 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya