TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan sidang tim penilai akhir menetapkan Sigit Priadi Pramudito sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru.
Kini, keputusan presiden terkait dengan penetapan Sigit sedang dibuat. "Normalnya, dalam waktu sehari atau dua hari, kepres-nya diteken Presiden," kata Andi di kompleks Istana Negara, Rabu, 28 Januari 2015. (Baca: Target Pajak Tercapai, Ada Bonus Menanti)
Awal Januari lalu, nama-nama calon Direktur Jenderal Pajak mengerucut menjadi tujuh. Ketujuh calon tersebut adalah Catur Rini Widosari, Ken Dwijugiasteadi, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, Puspita Wulandari, Rida Handanu, Sigit Priadi Pramudito, dan Suryo Utomo.
Proses uji kelayakan publik sempat memakan waktu lama karena berkaitan dengan rekam jejak para kandidat. Panitia seleksi harus meminta rekomendasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan Intelijen Negara. (Baca: Presiden Pilih Dua Calon Dirjen Pajak)
Penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan, dari sebelas peserta lelang jabatan Dirjen Pajak, lima di antaranya diduga memiliki rekening luar biasa. Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Aceh Muhammad Haniv yang memiliki kekayaan Rp 10,8 miliar per Januari 2011.
Lalu Kepala Kantor Pajak Wilayah Pajak Wajib Pajak Besar Sigit Priadi Pramudito (Rp 21,8 miliar per 31 Desember 2011) dan Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Suryo Utomo (Rp 4,9 miliar per 30 April 2010). Juga, ada Wahyu Karya Tumakaka (Rp 1,3 miliar per 15 Desember 2011) dan Direktur Peraturan Perpajakan II John Liberty Hutagaol (Rp 2,8 miliar per 31 Desember 2011).
MUHAMMAD MUHYIDDIN | TIM TEMPO
Terpopuler:
Syahrini Pamer Foto Bersama Paris Hilton di Bali
Menteri Tedjo, Jaya di Laut Gagal di Darat
Budi Bukan Pilihan Jokowi, Tim 9: Ini Rahasia Umum
Berita terkait
Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu
2 hari lalu
Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.
Baca SelengkapnyaBobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar
3 hari lalu
Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
4 hari lalu
TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?
Baca SelengkapnyaPemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2
5 hari lalu
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, jatuh tempo pada 31 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaRencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik
7 hari lalu
Pemerintah akan menaikkan PPN 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto singgung kenaikan pendapatan pajak.
Baca Selengkapnya10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen
8 hari lalu
Berikut ini deretan negara dengan tarif pajak penghasilan pribadi tertinggi hingga 50 persen, didominasi oleh negara-negara di Benua Eropa.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta
11 hari lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.
Baca SelengkapnyaAwal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?
11 hari lalu
Alat pembelajaran taptilo untuk salah satu SLB sempat ditahan dan dipajaki Bea Cukai. Apakah itu Taptilo yang penting bagi belajar tunanetra?
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun
12 hari lalu
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Indonesia harus waspada, karena pendapatan negara pada triwulan I 2024 turun.
Baca Selengkapnya10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?
12 hari lalu
Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.
Baca Selengkapnya