Awal Tahun, 29 Pegawai Pajak Dihukum  

Reporter

Selasa, 27 Januari 2015 18:57 WIB

Kasubdit Korwas Bareskrim Mabes Polri Kombes Bambang Irawan, di konferensi Pers penangkapan konsultan Pajak Ilegal di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, 22 September 2014. Ditjen pajak menangkap Penerbit Faktur Fiktif dengan inisial P Alias W yang merugikan negara hingga puluhan milyar rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak menjatuhkan hukuman disiplin untuk 29 pegawainya yang bermasalah pada awal 2015. Dari total pegawai tersebut, 12 orang mendapat hukuman ringan, 5 orang memperoleh hukuman tingkat sedang, dan 10 pegawai dikenai sanksi berat. (Baca: Ada 300 Penunggak Pajak Dicegah ke Luar Negeri)

"Ada satu pegawai dengan hukuman berat dan satu orang diberhentikan. Kami tidak segan menindak pegawai pajak yang melanggar," kata Wakil Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak, Mardiasmo, di kantornya, Selasa, 27 Januari 2015.

Pada 2014, Mardiasmo menuturkan ada 298 pegawai pajak yang dikenai sanksi. Dari jumlah tersebut, ada 111 orang yang kena sanksi ringan, 42 orang kena sanksi tingkat sedang, dan 110 pegawai dihukum berat. Ada juga pegawai yang dijatuhi sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu satu pegawai dengan hukuman ringan dan 12 pegawai dengan hukuman berat. "Ada enam pegawai yang diberhentikan dan enam orang kena skors," ujarnya. (Baca: Penunggak Pajak Rp 13,6 Miliar Tak Beritikad Baik)

Selain menjatuhkan sanksi disiplin, Ditjen Pajak juga menindak pegawai yang kedapatan terlibat tindak pidana. Kasus terakhir adalah dua pegawai berinisial TM dan AI yang terlibat dalam jaringan penerbit dan pengguna faktur fiktif. Kedua pegawai pada hari ini sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur karena berkasnya sudah dinyatakan lengkap.

Mardiasmo meminta masyarakat ikut mendukung upaya Ditjen Pajak membangun integritas organisasi dengan melaporkan pegawai pajak yang ketahuan melanggar ke whistleblowing system dengan mengakses http://www.wise.depkeu.go.id, Kring Pajak di nomor 500200, atau Pengaduan@pajak.go.id.

ANGGA SUKMAWIJAYA




Berita Lain
Terkaya di Dunia, Hartanya Baru Habis 220 Tahun
Soal BBM Kapal, DPR: Bu Susi, Kok, Kayak BP Migas?
Polisi Bongkar Tipu-tipu Arisan di Facebook







Advertising
Advertising

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

49 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya