Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum melantik tiga kepala lembaga Negara di Istana Negara, 27 November 2014. Jokowi melantik Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BN2TKI), Nusron Wahid, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani dan Komite Aparatur Sipil Negara (ASN), Prof Sofyan Effendi. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Senin, 26 Januari 2015. Dengan perangkat yang kini ada, ujar Jokowi, pelayanan dan pengurusan izin investasi bakal lebih mudah. (Baca juga: Jokowi Akan Resmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
Jokowi menuturkan kini tak perlu lagi mengetahui secara rinci berapa banyak dokumen yang harus dibawa oleh investor ketika mengajukan izin investasi. "Tinggal pencet saja, mesin (alat informasi layar sentuh) yang terletak di depan," ujarnya. Menurut Jokowi, petugas juga tidak perlu menghapal seluruh prosedur pengajuan izin investasi.
Saat meresmikan PTSP Pusat, Jokowi didampingi oleh Kepala BKPM Franky Sibarani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. (Baca juga: Kepala BKPM Wajib Tiru Jokowi Jadi Salesman)
Untuk melacak proses dan berkas perizinan, kata Jokowi, investor bisa mengetahuinya melalui mesin informasi. "Silakan lihat di layar depan, disentuh layarnya, lalu cari persyaratan izinnya" kata Jokowi.
Franky Sibarani menjelaskan, untuk mengetahui seluk-beluk perizinan, investor juga bisa mendapatkan informasi melalui situs BKPM. "Masalah izin bisa dilihat melalui situs www.bkpm.co.id," ujarnya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
16 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
