Jokowi bersama Mark Zuckerberg mendapatkan pengawalan saat mengunjungi Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, 13 Oktober 2014. TEMPO/Dasril Roszandi.
TEMPO.CO, Bandung - Presiden Joko Widodo meninjau Sentra Industri Rajut di Binong Jati, Kota Bandung, Senin, 12 Januari 2015. Kepada perajin baju di tempat itu, Jokowi berjanji akan memberikan bantuan dana Rp 250 juta. (Baca: Jokowi Pesan 1.000 Sweater di Bandung)
Jokowi juga berjanji akan mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan sarana dan prasarana Sentra Rajut Binong Jati. Jokowi mengakui Kota Bandung memiliki desainer-desainer terbaik. Jokowi berharap pemerintah daerah bisa memanfaatkan potensi tersebut. "Apalagi ada jurusan seni rupa ITB," kata Jokowi di Binong Jati.
Di Binong Jati, Jokowi memesan 1.000 potong sweater rajutan dengan motif wajahnya kepada salah satu gerai bernama Amel Collection. Menurut Yati Mulyati, istri pemilik Amel Collection, sebelum mendapat pemesanan, dia menunjukkan satu sweater kepada Jokowi. "Beliau langsung tertarik dan langsung pesan 1.000 pieces," kata Yati seperti dikutip dari Antara. (Baca: Jokowi: Jangan Takut Hadapi MEA)
Yati menyatakan sangat berbahagia dan sempat tidak percaya bahwa Jokowi datang ke tempat usaha milik suaminya. "Ini sejarah, karena dikunjungi sama presiden," ujarnya. Menurut Yati, Jokowi juga memesan pashmina sebanyak 100 potong dan sweater bergambar angka dalam jumlah yang sama. "Setelah itu, ada ajudannya mendatangi saya. Nanyain berapa total pesanan Pak Presiden," katanya.
Di Bandung, Jokowi menghadiri Musyawarah Nasional XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Selepas acara itu, Jokowi mendatangi beberapa tempat lain. Selain menyambangi sentra rajutan Binong Jati, Jokowi juga meninjau PT Pindad (Persero).
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
19 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.