Singapura-Vietnam Ungguli Pajak Indonesia

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 29 Desember 2014 03:54 WIB

Direktorat Jenderal Pajak

TEMPO.CO , Jakarta: Pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan kinerja penerimaan pajak pribadi non-karyawan orang Indonesia kalah jauh dibanding negara lain se-kawasan Asia Tenggara. (Baca: Dirjen Pajak Dapat Tambahan Wewenang )

Untuk Produktifitas PPH badan, rasio produktivitas pajak orang pribadi dibawah 1 persen, atau kalah jauh dibanding dibanding Singapura 24 persen, Thailand 22 persen dan Vietnam 25 persen.

"Dibanding Laos dan Filipina pun kepatuhan kita masih kalah jauh," kata Prastowo di Jakarta, Ahad, 28 Desember 2014. (Baca: Target Jokowi: Jumlah Pembayar Pajak 2 Kali Lipat)

Yustinus menambahkan struktur penerimaan pajak sejak zaman Soeharto hingga kini tidak berubah. Perinciannya pajak PPN menyumbang Rp 350 triliun, kemudian PPH badan Rp 200 triliun, PPH orang pribadi karyawan Rp 105 triliun dan PPH orang pribadi non karyawan Rp 5 triliun.

"Artinya reformasi politik tidak pernah menyentuh ini, komposisi sama hanya elit yang berubah." (Seleksi Dirjen Pajak, Giliran KPK Beri Masukan)

JAYADI SUPRIADIN




Terpopuler
AirAsia Hilang, Obama Gelar Rapat di Honolulu
Daftar Nama Kru dan Penumpang AirAsia
Di Mana Titik AirAsia Hilang di Radar?
Seperti Apa Jalur AirAsia Versi Flightradar24 ?

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

48 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya