Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (kiri) saat diskusi rekomendasi penghapusan BBM jenis Premium atau Ron 88, di Jakarta, 27 Desember 2014. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Usulan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi tentang penghentian pasokan bahan bakar Premium atau Ron88, diprotes oleh pengusaha. Rencana ini dinilai hanya menyuburkan bisnis pompa bensin asing di Tanah Air.
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri mengatakan, pihaknya maklum bila pengusaha merasa dirugikan dengan kebijakan ini. "Kalau dirugikan, memang ini bukan surga. Di dunia ini selalu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan," katanya saat ditemui dalam acara bisnis di restoran Warung Daun, Sabtu, 27 Desember 2014. (Baca : Faisal Basri: Indonesia Satu-satunya Pengimpor RON 88)
Faisal berharap pemerintah memberi kompensasi kepada stakeholder nasional yang berhak dilindungi, bila merugi akibat pemberian subsidi Pertamax. Namun dia tidak mempersoalkan jika yang mengalami kerugian adalah mafia migas. "Kalau yang dirugikan mafia, masa bodoh amat. Saya enggak peduli," katanya. (Baca : Tim Anti-Mafia Migas: Stop Impor Premium!)
Para pengusaha SPBU khawatir dengan rencana penghapusan Premium. Ketua II Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) M Ismeth mengatakan jika Premium dihilangkan pemerintah maka produk yang dijual akan sama dengan kompetitor. "Kompetitor, SPBU Asing akan menjamur," katanya.
Ismeth berharap pemerintah memikirkan kembali 5.300 SPBU lokal yang menyalurkan Premium sebelum memutuskan mencabut bahan bakar jenis ini. Para pengusaha lokal, telah berusaha menyalurkan bensin subsidi meski mempunyai fix margin dasar Rp 210 setiap liter nya.
Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa
17 hari lalu
Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa
Faisal Basri mengkritik statment Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi yang menyebut produksi beras di Indonesia turun karena El Nino.
