Industri Sepatu Lokal Hanya Dapat US$ 4 Miliar

Senin, 22 Desember 2014 23:13 WIB

Pekerja mengoleskan lem pada sol sepatu bot di industri rumahan Bandungrejosari, Malang, Jatim, 9 Oktober 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Aliran fulus dari industri padat karya di seluruh dunia ke industri di Indonesia ternyata masih belum terlalu besar. “Untuk industri sepatu, Indonesia hanya dapat sekitar US$ 4 miliar, sedangkan tekstil sekitar US$ 12 miliar,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Anton Supit, di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, Senin, 22 Desember 2014.

Bahkan, kata Anton, perputaran uang yang mengalir ke industri padat karya dalam negeri ini masih kalah dibandingkan Vietnam. “Industri sepatu Vietnam di perdagangan bebas mencapai sekitar US$ 10 miliar, sedangkan tekstil US$ 24 miliar.” (Baca: Tahun Ini Ekspor Sepatu Ditargetkan Tembus US$ 3,9 Miliar)

Anton menyebutkan, berdasarkan data, peluang uang yang mengalir di industri padat karya di seluruh dunia melalui perdagangan bebas adalah sekitar US$ 700 miliar. "Baik dari garmen, sepatu, atau tekstil," tuturnya.

Meski begitu, Anton optimistis, target pemerintahan Joko Widodo untuk menciptakan lapangan pekerjaan dua juta per tahun tidak akan sulit dicapai. "Bila industri padat karya ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik," katanya. (Baca: Perancang Italia Untuk Sepatu Cibaduyut)

Selain peningkatan lapangan pekerjaan, menurut dia, upaya untuk meningkatkan devisa juga dapat dilakukan melalui industri padat karya. "Industri padat karya bisa menjadi salah satu tumpuan pemerintah," tuturnya.

Karena itu, untuk target ke depan, dalam jangka waktu lima tahun, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia, Harijanto, menargetkan bertambah dua kali lipat dari hasil awal tadi. "Tidak akan sulit kalau semua kendala tadi sudah terselesaikan," kata Herijanto. (Baca: Sepatu Cina Mulai Mahal, AS Beralih ke Indonesia)

Apalagi, menurut Harijanto, Indonesia salah satu pemasok industri sepatu terbesar ketiga di pasar internasional setelah Cina dan Vietnam. "Ya walau masih kalah jumlahnya dengan mereka," ucapnya.

Harijanto mengatakan, dengan pendapatan ekspor saat ini sekitar US$ 4 miliar, tenaga kerja yang diserap sekitar 800 ribu sampai satu juta orang. "Kalau target kami dua kali lipat berati tenaga kerja juga bertambah jadi sekitar dua juta," ujarnya. Sehingga tidak hanya meningkatkan ekspor tapi mengurangi jumlah pengangguran juga. (Baca: Amerika Bakal Bangun Dua Pabrik Sepatu di Indonesia )

ODELIA SINAGA

Berita terpopuler:
Premium Dihentikan, Menteri Energi Tanya Rini Soemarno
Anak Amien Minta Susi Bom Kapal Ikan Cina bila...
Politikus PAN Hitung Harga Premium Bisa Rp 6.500

Berita terkait

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

3 hari lalu

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.

Baca Selengkapnya

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

4 hari lalu

Apindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha

Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

4 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.

Baca Selengkapnya

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

13 hari lalu

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.

Baca Selengkapnya

Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

14 hari lalu

Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

Apindo menyatakan WFH cenderung menciptakan penurunan produktivitas ekonomi nasional secara agregat.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

15 hari lalu

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

16 hari lalu

Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

Kalangan pengusaha di Apindo memberi masukan berupa peta perekonomian kepada pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih, Apindo: Uncertainty, Wait and See Masih Terus Ada

36 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih, Apindo: Uncertainty, Wait and See Masih Terus Ada

Ketua Apindo menanggapi pengumuman KPU soal Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wapres terpilih pemenang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Apindo Dukung Pembatasan Barang Bawaan Impor, Sesuai Keinginan Industri

39 hari lalu

Apindo Dukung Pembatasan Barang Bawaan Impor, Sesuai Keinginan Industri

Pembataan barang bawaan impor berlaku sejak 10 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Aturan Pembatasan Impor Bahan Baku Bakal Diterapkan, Apindo Minta Ada Pengecualian

20 Februari 2024

Aturan Pembatasan Impor Bahan Baku Bakal Diterapkan, Apindo Minta Ada Pengecualian

Apindo menilai, penerapan aturan itu tak perlu ditunda, namun perlu ada pengecualian pada beberapa bahan baku yang belum dan kurang diproduksi dalam negeri.

Baca Selengkapnya