TEMPO.CO, Jakarta - Isu larangan berjilbab pegawai badan usaha milik negara (BUMN) menghebohkan media sosial beberapa waktu terakhir. Akibatnya, para pejabat pemerintah ramai-ramai menanggapi kabar yang diduga bohong tersebut.

Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai turun tangan untuk mengklarifikasi isu tersebut. JK membantah adanya pelarangan penggunaan jilbab oleh Menteri BUMN Rini Soemarno kepada pegawainya. "Pasti ada yang mau bikin isu enggak benar," katanya saat ditemui di Hotel Bidakara, Kamis, 18 Desember 2014. (Baca juga: Menteri Rini Jual Gedung BUMN, Ini Wajib Diikuti.)

Tidak hanya membantah, Kalla bahkan menantang si penyebar isu tersebut. JK meminta bukti tertulis mengenai pernyataan yang menyebutkan Menteri Rini melarang penggunaan jilbab. "Ada enggak tanda tangan Bu Rini? Lihat dulu," kata JK. JK menegaskan, dia yakin ada yang hendak menciptakan isu negatif tentang pemerintah.

Sebelumnya, di Twitter beredar foto dokumen yang diklaim memuat larangan dari sebuah BUMN kepada pegawainya untuk mengenakan jilbab menurut syariat. Foto tersebut diunggah oleh akun @estiningsihdwi pada 13 Desember 2014.

Akun itu mencuit, "Kriteria rekruitmen sebuah BUMN per 2014." Dia juga mengunggah foto sebuah dokumen, entah dari lembaga mana, yang salah satunya bertuliskan "Jilbab batas leher" yang kemudian diberi imbuhan garis dan tulisan "Larangan jilbab syar'i". Pada cuitan berikutnya, @estiningsihdwi mengatakan, "Saudaraku yg berjenggot, Ngga usah repot-repot daftar jadi pegawai pemerintah / bumn ya...Tidak bakal diterima!"

ALI HIDAYAT | FERY F

Berita Terpopuler
Tertinggal Pesawat, Dhani: Pilot Garuda Kampret
Dihujat FPI Soal Natal, Jokowi Dibela Ketua NU
Kisah Ahok dan Keluarga Saat Diancam Preman Pluit