Kejar Pengemplang Pajak, Menkeu ke Singapura

Reporter

Senin, 15 Desember 2014 21:19 WIB

Bambang Sumantri Brojonegoro. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menemui Menteri Keuangan Singapura Tharman Shanmugaratnam di Singapura untuk membahas pertukaran informasi demi mengatasi masalah perpajakan. Pertukaran informasi ini dilakukan sebagai upaya melawan penghindaran dan pengelakan pembayaran pajak lintas negara.

“Keduanya setuju mempertukarkan data dan informasi apa pun yang terkait untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi lewat siaran pers, Senin, 15 Desember 2015.

Obyek pertukaran tersebut mencakup informasi yang dimiliki lembaga jasa keuangan dan individu ataupun entitas yang memiliki informasi menyangkut perpajakan atas subyek wajib pajak kedua negara.

Kerja sama ini, kata Yudi, diperkuat dengan ditandatanganinya konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama dalam Bidang Perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAC) yang saat ini telah menjadi standar dalam pelaksanaan kerja sama perpajakan di antara negara-negara penandatanganan.

Sampai saat ini, MAC telah ditandatangani oleh 69 negara dan 15 yuridiksi dari seluruh dunia. Kedua menteri keuangan ini juga sepakat secara signifikan meningkatkan jumlah pertukaran informasi mengenai seluruh aset yang dimiliki oleh penduduk kedua negara. “Termasuk rekening keuangan yang telah dengan sengaja disembunyikan untuk menghindari dan menggelapkan pajak,” kata Yudi. (Baca: Pemerintah Klaim Cekal Ratusan Penunggak Pajak)

Pertukaran informasi secara otomatis antarnegara ini diharapkan akan dimulai pada 2017 atau akhir 2018. Dengan demikian, tidak akan ada lagi tempat bagi para penghindar dan pengelak pajak untuk menyembunyikan kekayaan mereka.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pertukaran informasi ini dilakukan untuk memprofilkan warga negara Indonesia yang ada di Singapura. “Ini upaya ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak kita,” katanya. (Baca: Punya Data, Menkeu Akan Paksa Kepatuhan Wajib Pajak)

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dan cukai tahun depan sebesar Rp 1.400 triliun.




TRI ARTINING PUTRI




Terpopuler
Susi: Jangankan Cina, Amerika pun Kita Lawan
Kontras Ancam Laporkan Jokowi ke PBB
Kata KPK Soal Transaksi Mencurigakan Kasus BJB
Buat Film Porno di Gereja, Mengaku 'Malaikat'
Sebab Rupiah Jadi Mata Uang 'Sampah'

Berita terkait

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

6 jam lalu

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?

Baca Selengkapnya

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

1 hari lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

1 hari lalu

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

PT Astra International Tbk. (ASII) menetapkan jajaran komisaris dan direksi baru.

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

3 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

6 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

7 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

7 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

8 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya