TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah telah melayangkan surat pencekalan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melarang pengemplang pajak pergi ke luar negeri. "Suratnya baru kami kirim ke Kemenkumham," ujar Mardiasmo, Jumat, 12 Desember 2104. (Baca: Rumah dan Mobil Gayus Dilelang, Siapa Berminat?)
Menurut dia, pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk menaikan target penerimaan negara. Selain penerapan aturan tegas berupa ancaman pidana bagi wajib pajak yang melanggar hukum, kebijakan juga diberlakukan bagi pegawai pajak yang sengaja menggangsir pemasukan negara dari sektor pajak. "Kami pecat," katanya. (Baca: Deretan Aset Mentereng Gayus yang Disita Jaksa)
Khusus bagi pengemplang pajak kakap, selain ancaman pencegahan ke luar negeri, pemerintah bakal melakukan pembekuan izin usahanya. "Pokoknya, kalau nakal, kami tindak tegas," ujarnya. (Baca: PPATK: Separuh Kasus Pajak Terkait Pencucian Uang)
Mardiasmo menuturkan pendapatan pajak tahun ini diprediksi tidak mencapai target. Meskipun demikian, lembaganya optimistis realisasi pajak tahun ini melampaui 93 persen atau sekitar Rp 988,5 triliun dari target. (Baca juga: Sektor Keuangan Kemplang Pajak Rp 12 Triliun)
JAYADI SUPRIADIN
Topik terhangat:
Kapal Selam Jerman | Kasus Munir | Golkar Pecah | Banjir Jakarta
Berita terpopuler lainnya:
Pemred Jakarta Post Jadi Tersangka Penistaan Agama
Kubu Ical Mau Rapat di Slipi, Yorrys: Siapa Lu?
Benarkah Hitler Sesungguhnya Hidup di Sumbawa?
Munir Dibunuh karena Sejumlah Motif, Apa Saja?
Berita terkait
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency
8 hari lalu
Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak
38 hari lalu
Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.
Baca SelengkapnyaDampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara
41 hari lalu
Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara
Baca SelengkapnyaRafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
49 hari lalu
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
Baca SelengkapnyaVonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
19 Januari 2024
Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan
Baca SelengkapnyaDJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
Baca Selengkapnya2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya
29 November 2023
Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP
Baca SelengkapnyaBegini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum
29 November 2023
Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Memadankan NIK-NPWP
8 November 2023
Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.
Baca SelengkapnyaDJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated
27 Oktober 2023
DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.
Baca Selengkapnya