TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat tawaran utang baru dari World Bank. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan World Bank menawarkan sejumlah utang baru dalam nominal besar untuk membantu pembangunan infrastruktur Indonesia.
"Intinya, bagaimana memanfaatkan pinjaman-pinjaman bilateral yang lebih murah, lebih long term, untuk pembangunan infrastruktur kita," kata Sofyan setelah bertemu dengan perwakilan lembaga donor dunia itu di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 8 Desember 2014. (Baca: BI Terbitkan Aturan Utang Luar Negeri)
Saat ditanya berapa dana yang bakal dikucurkan World Bank, Sofyan hanya mengatakan nominal yang mereka tawarkan cukup besar dan lebih menguntungkan dibanding penerbitan global bond oleh pemerintah. "Oh, besar sekali. Pokoknya, tinggal nanti negosiasi dengan tim mereka," ujar Sofyan yang hendak bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. (Baca: Ekonom: Waspadai Peningkatan Utang Luar Negeri)
Menurut Sofyan, perwakilan pemerintah bisa bernegosiasi dengan World Bank untuk membicarakan tujuan pinjaman, seperti pembangunan pembangkit listrik atau infrastruktur lainnya. "Intinya, bunganya lebih murah, kemudian waktu pembayaran panjang. Tapi lebih murah daripada pinjaman penerbitan global bond." (Baca: Tiga Cara Ini Diyakini Bisa Tekan Utang Swasta)
Sofyan menuturkan kedatangan World Bank bisa menambah ragam pembiayaan infrastruktur bagi pemerintah. Sebelumnya, pemerintah Jepang dan Korea Selatan telah menyatakan kesiapannya membiayai pembangunan infrastruktur di Tanah Air. "Itu (besarannya) berbeda-beda. Intinya, kami manfaatkan pinjaman multilateral dan bilateral untuk sedapat mungkin mengurangi pinjaman komersial," ujarnya. (Baca: Utang Luar Negeri Indonesia Naik)
Mengutip data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, total utang luar negeri pemerintah hingga Mei lalu mencapai Rp 678,81 triliun. Utang tersebut berasal dari empat sumber: dua sektor utama dari pinjaman bilateral dan multilateral serta sektor komersial bank dan suppliers. (Baca: SBY Klaim Sukses Turunkan Rasio Utang Luar Negeri)
Total pinjaman bilateral mencapai Rp 367,10 triliun atau setara dengan 53,9 persen dari pinjaman luar negeri, dengan pemberi pinjaman terbesar adalah Jepang sebesar Rp 243,70 triliun, disusul Prancis (Rp 24,96 triliun) dan Jerman (Rp 22,20 triliun). Sedangkan gabungan sindikasi pinjaman dari negara lain sebesar Rp 76,24 triliun. (Baca juga: Utang Luar Negeri Naik, BI Dorong Hedging)
Sedangkan pinjaman multilateral tercatat Rp 271,05 triliun atau 39,8 persen dari total pinjaman luar negeri Indonesia, dengan pemberi pinjaman terbesar adalah World Bank sebesar Rp 158,32 triliun, lalu ADB (Rp 103,37 triliun) dan IDB (Rp 6,83 triliun). Sindikasi lainnya sebesar 2,54 triliun. Sementara itu, untuk pinjaman dari sektor komersial bank tercatat sebesar Rp 40,36 triliun atau 5,9 persen, dan pinjaman dari suppliers sebesar Rp 300 miliar atau tidak mencapai 1 persen.
JAYADI SUPRIADIN
Topik terhangat:
Golkar Pecah | Wakil Ahok | Kasus Munir | Interpelasi Jokowi | Susi Pudjiastuti
Berita terpopuler lainnya:
Jokowi Kaget Lihat Jakabaring
Kubu Ical: Peserta Munas Ancol Diberi Rp 500 juta
Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla
Begini Cara 13 Polisi di Kudus Menyiksa Kuswanto
Berita terkait
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
2 hari lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor
9 hari lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar
12 hari lalu
Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD
12 hari lalu
Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah
13 hari lalu
BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaNilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998
15 hari lalu
Sejarah terulang lagi, nilai tukar rupiah melemah sampai ke titik di atas Rp16 ribu per dolar AS, sama seperti saat krisis moneter 1998.
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel
16 hari lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bakal melakukan antisipasi imbas serangan Iran ke Israel agar perekonomian tidak terdampak lebih jauh.
Baca SelengkapnyaJawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres
33 hari lalu
Majelis hakim MK menyatakan akan mempertimbangkan untuk menghadirkan menteri Jokowi ke sidang sengketa pilpres.
Baca SelengkapnyaBI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar
55 hari lalu
BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.
Baca SelengkapnyaTerkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda
24 Februari 2024
Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) pada Maret 2024.
Baca Selengkapnya