Mardiasmo Resmi Jadi Plt Dirjen Pajak  

Reporter

Senin, 1 Desember 2014 12:14 WIB

Mardiasmo. TEMPO/Zulkarnain

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo hari ini resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak. Dia menggantikan Ahmad Fuad Rahmany yang memasuki masa pensiun. (Baca : Wamenkeu Tagih Pencapaian Target Pajak)

Serah-terima jabatan dilakukan pada Senin, 1 Desember 2014, di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. "Ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang cukup berat," ujar Mardiasmo dalam pidato singkat di acara ini. (Baca : Wakil Menkeu Jadi Pelaksana Tugas Dirjen Pajak)

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan apresiasinya atas dedikasi Fuad Rahmany selama empat tahun menjabat Dirjen Pajak. Selain itu, dia berpesan kepada Mardiasmo agar menunjukkan kinerja terbaiknya.

Menurut Bambang, Mardiasmo akan mengemban tugas yang tak mudah, yaitu mengejar target penerimaan negara dari sektor pajak. "Saya menunjuk Pak Mardiasmo sebagai Plt Dirjen Pajak karena tidak ada calon yang lebih cocok selain Pak Mardiasmo. Sekarang, silakan berkantor di sini," kata Bambang.

Selain dihadiri oleh Menteri Keuangan, acara ini juga dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I Kementerian Keuangan serta pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak.

ODELIA SINAGA

Berita Terpopuler
Jokowi Diserang Media Malaysia, Ini Pembelaan Susi
Yorrys: Ical Bikin Partai Lapindo Jaya Saja
Golkar Pecah, Agung Tutup Pintu Islah dengan Ical
Media Malaysia Berbalik Puji Jokowi
Dukung Agung Laksono, Yorrys Raweyai Juga di Bali
Di Balik Kehadiran Prabowo Cs di Munas Ical

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

3 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

33 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

36 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

44 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya