71 PNS Ikut Lelang Jabatan Kementerian Keuangan  

Reporter

Senin, 24 November 2014 15:38 WIB

Gedung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. dok TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan ada 71 pegawai negeri sipil (PNS) yang mengikuti lelang jabatan di Kementerian Keuangan. Mereka mendaftar untuk menempati berbagai posisi, dari Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, hingga Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

"Itu data hingga Senin pagi," kata Kiagus kepada Tempo, Senin, 24 November 2014. (Baca: Lelang Jabatan Berlaku di Seluruh Kementerian).

Dari seluruh peserta lelang, ada 29 yang mendaftar untuk mengisi posisi Dirjen Pajak, 5 Kepala Badan Kebijakan Fiskal, 12 Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, 18 Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, serta 7 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sebanyak 44 orang berasal dari lingkungan Kementerian Keuangan, sedangkan 27 pendaftar dari lembaga lain. (Baca: Mau Melamar Posisi Dirjen Pajak, Penuhi Syarat Ini)

Menurut Kiagus, pendaftaran berakhir hari ini. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada Rabu, 26 November 2014. Kiagus mengatakan proses verifikasi administrasi pendaftar masih terus berjalan dan belum menerima daftar kandidat yang dipastikan lolos dalam tahapan ini. Setelah hasil seleksi administrasi diumumkan, para kandidat diminta menulis makalah dengan tema khusus yang ditentukan oleh panitia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan ada beberapa tahap seleksi dalam proses lelang jabatan ini. Menurut Mardiasmo, kandidat harus lolos seleksi administrasi. Setelah itu, khusus calon Dirjen Pajak harus mengikuti uji kelayakan publik dan penelusuran rekam jejak. Mereka juga harus menulis makalah serta menjalani pemeriksaan kesehatan. Proses seleksi akan ditutup dengan wawancara oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Hasilnya diserahkan ke Presiden Joko Widodo," katanya. (Baca juga: Kementerian Energi Lelang Jabatan Eselon Satu).

Mardiasmo mengatakan bertindak sebagai ketua panitia seleksi, sedangkan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai wakil ketua. Panitia seleksi juga diperkuat mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution; mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiqurahman Ruki; serta dua mantan Menteri Keuangan. “Bambang Sudibyo dan Chatib Basri sudah bersedia menjadi pewawancara independen,” ujarnya.

MAYA NAWANGWULAN

Berita Terpopuler
Salip Paus, Jokowi Masuk 10 Besar Voting TIME
Pengamat: Jokowi seperti Sinterklas
Jokowi atau Prabowo Presiden, BBM Tetap Naik







Berita terkait

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

3 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

6 jam lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

12 jam lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

20 jam lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

21 jam lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

1 hari lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

1 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

3 hari lalu

Kisah Royal Enfield Sebelum Memproduksi Motor di India

Sebelum membuat motor, Royal Enfield memproduksi sejumlah produk di bawah tanah

Baca Selengkapnya

Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

3 hari lalu

Wamenkeu: Tingkat Pengangguran 2024 Turun, Lebih Rendah dari Sebelum Pandemi

Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, tingkat pengangguran 2024 telah turun lebih rendah ke level sebelum pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

3 hari lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya