TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo resmi membuka seleksi terbuka jabatan Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Seleksi terbuka beserta pengumuman pendaftaran mulai dicantumkan dalam halaman situs Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id atau www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id terhitung Rabu pagi, 12 November 2014. (Baca juga: Siapa Saja Panitia Lelang Jabatan Dirjen Pajak?)
"Kementerian Keuangan mengundang para pegawai negeri sipil baik pusat dan daerah yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri," kata Mardiasmo, melalui siaran persnya. Kesempatan seleksi terbuka ini dilakukan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkeu yaitu eselon I-a dan I-b.
Sesuai keterangan yang tercantum dalam halaman situs Kementerian Keuangan, ditawarkan empat jabatan dalam proses seleksi terbuka ini. Jabatan tersebut yaitu Direktur Jenderal Pajak, Kepala BKF, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara. (Baca juga: Ikut Lelang Jabatan Dirjen Pajak, Apa Syaratnya?)
"Direktur Jenderal Pajak dan Kepala BKF untuk eselon I-a, sedangkan Staf Ahli untuk eselon I-b," kata Mardiasmo. (Baca juga: KPK Ancam Perberat Hukuman Pengemplang Pajak)
Pendaftaran mulai dilakukan terhitung tanggal 12 November 2014 sampai dengan 21 November 2014 secara online. Para pendaftar dapat menemukan informasi seleksi terbuka melalui halaman situs www.kemenkeu.go.id atau www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id.
Juga, para pelamar dapat mengirimkan surat lamaran beserta dokumen persyaratan administrasi melalui alamat Kementerian Keuangan. Format pengiriman persyaratan administrasi tersebut yaitu, disampaikan dalam satu amplop tertutup dan ditujukan kepada Wakil Menteri Keuangan selaku ketua panitia seleksi melalui PO BOX 1000 JKP 10000, paling lambat 21 Nobember 2014 (cap pos).
MAYA NAWANGWULAN
Terpopuler
Menteri Susi Ternyata Pernah Jadi Buronan Polisi
Makna Politik Jokowi Diapit Obama dan Jinping
Bubarkan FPI, Gerindra: Ahok Bodoh atau Pintar?
Disuruh Geser Ahok, Fahrurrozi: Itu Darurat
Ahok Bimbang Laporkan Ketua FPI ke Polisi
Berita terkait
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency
11 hari lalu
Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak
41 hari lalu
Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.
Baca SelengkapnyaDampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara
44 hari lalu
Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara
Baca SelengkapnyaRafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
52 hari lalu
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
Baca SelengkapnyaDJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
Baca Selengkapnya2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya
29 November 2023
Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP
Baca SelengkapnyaBegini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum
29 November 2023
Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Memadankan NIK-NPWP
8 November 2023
Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.
Baca SelengkapnyaDJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated
27 Oktober 2023
DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.
Baca SelengkapnyaDJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara
27 Oktober 2023
Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
Baca Selengkapnya