BPH Migas Sarankan BBM Naik Rp 3.000  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Rabu, 5 November 2014 18:51 WIB

Sejumlah kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Kuningan, Jakarta, Senin (3/9). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andi Noorsaman Someng mengatakan BPH Migas menyarankan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi Rp 2.000-3.000 per liter. Pertimbangannya, kata dia, adalah turunnya harga minyak dunia menjadi US$ 80 per barel.

"Disparitas harga jangan terlalu besar, harga juga harus sesuai dengan harga pasar, kurs dolar Amerika, dan MOPS (mean of plats Singapore)," kata Andi, Rabu, 5 November 2014.

Menurut dia, jika memang ingin menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pemerintah harus memutuskannya dengan cepat. "Kalau terlalu lama, para penimbun bisa saja bergerak lebih dulu," kata dia. (Baca: Jokowi Boleh Naikkan Harga BBM dengan Syarat)

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Ibrahim Hasyim menambahkan, BPH Migas telah memberi masukan dalam rapat-rapat terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ada dua hal yang menjadi masukan BPH Migas dalam rapat tersebut. Pertama, tentang disparitas harga yang selama ini terjadi di pasaran. "Kami menyampaikan, kalau disparitas harga terlalu tinggi, maka BBM subsidi akan mengalir ke mana-mana, ke (pihak) yang tak benar," kata dia. (Baca: BPH Migas: Kenaikan Harga BBM Tak Perlu Sosialisasi)

Kedua, BPH Migas meminta kenaikan harga BBM subsidi jangan melulu mempertimbangkan masalah finansial. Implikasi operasional, kata dia, juga harus jadi pertimbangan. Musababnya, harga BBM bersubsidi akan menentukan pengembangan energi lain, seperti bahan bakar gas.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan kebijakan pengurangan subsidi BBM akan dilaksanakan pada bulan ini. Menurut dia, seluruh proses telah siap dan pemerintah tinggal menunggu penyebaran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai perlindungan sosial kebijakan tersebut.

Meski demikian, Kalla belum memastikan kebijakan kenaikan harga BBM akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Menurut dia, kenaikan harga secara sekaligus berarti memberikan subsidi yang tak terlalu besar atau selisih harganya tipis dengan harga minyak dunia. Saat ini, pemerintah masih menggodok formula perhitungan penurunan subsidi tersebut.

TRI ARTINING PUTRI

Topik terhangat:

TrioMacan | Penghinaan Presiden | Susi Pudjiastuti | Pengganti Ahok

Berita terpopuler lainnya:
3 Jagoan Intel Ini Calon Kuat Kepala BIN
Cara Menteri Susi Berantas Pencurian Ikan
Kata Jokowi, Informasi BIN Sering Meleset

Berita terkait

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

29 hari lalu

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

BPH Migas menyebut ketahanan stok BBM (gasoline, kerosine, avtur) selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2024 dalam kondisi aman.

Baca Selengkapnya

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

52 hari lalu

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.

Baca Selengkapnya

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

53 hari lalu

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

53 hari lalu

Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengaku belum tahu kapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 akan terbit.

Baca Selengkapnya

BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

26 Februari 2024

BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas tengah merevisi aturan penyaluran BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

11 Februari 2024

Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

BPH Migas meminta Pertamina menyiapkan Kilang Cilacap mem-back-up pasokan BBM di tengah rencana shut down Kilang Balikpapan.

Baca Selengkapnya

Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

28 Januari 2024

Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

Jelang Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas imbau badan usaha jaga stok BBM jenis Avtur atau Jet A-1.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

15 Januari 2024

Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

Kementerian ESDM masih punya pekerjaan rumah alias PR untuk merealisasikan bahan bakar minyak atau BBM satu harga.

Baca Selengkapnya

Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

13 Januari 2024

Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

BPH Migas memastikan pasokan energi yakni BBM dan LPG dalam kondisi aman menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Kuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari

11 Januari 2024

Kuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari

Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.

Baca Selengkapnya