Cegah Gratifikasi, Bank Mandiri Gandeng KPK  

Reporter

Selasa, 4 November 2014 11:13 WIB

TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Mandiri meneken kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, kerja sama ini juga bertujuan mewujudkan budaya integritas dan pengendalian gratifikasi.

"Melalui komitmen ini, kami dapat ikut serta menularkan virus integritas kepada dunia usaha," kata Budi di Plaza Mandiri, Selasa, 4 November 2014. (Baca juga: Gandeng KPK, Polisi Bikin Unit Khusus Gratifikasi)

Menurut Budi, lembaganya telah memiliki komitmen kuat dan selalu konsisten dalam menerapkan prinsip GCG di setiap proses bisnis. "Dengan upaya itu, kami meraih pengakuan dari beberapa lembaga independen lokal dan internasional," ujarnya.

Beberapa penghargaan yang berhasil diraih Bank Mandiri yakni gelar perusahaan sangat terpercaya selama tujuh kali berturut-turut dari Indonesia Institute for Corporate Governance serta Icon on Corporate selama enam tahun berturut-turut dari jurnal Corporate Governance Asia.

Dalam penandatangan kerja sama ini, hadir jajaran kireksi dan Komisaris Bank Mandiri. Dari KPK, hadir Deputi Pencegahan Johan Budi Sapto Prabowo beserta timnya. (Baca: 3 Cara KPK Cegah Godaan Gratifikasi Pegawai Negeri)

JAYADI SUPRIADIN

Berita Terpopuler
Ahok Pernah Diperas oleh @TrioMacan2000
Nadine Kaiser Bangga dengan Menteri Susi
Anak Menteri Susi Balas Cuitan Putra Jokowi

Berita terkait

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

15 menit lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

KPK Hentikan Sementara Aktivitas 2 Rutannya Imbas 66 Pegawai Pelaku Pungli Dipecat

1 jam lalu

KPK Hentikan Sementara Aktivitas 2 Rutannya Imbas 66 Pegawai Pelaku Pungli Dipecat

KPK hentikan sementara aktivitas di rutan POM AL dan rutan Pomdam Jaya Guntur imbas kasus pungli yang berujung pemecatan 66 pegawai

Baca Selengkapnya

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

4 jam lalu

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh

Baca Selengkapnya

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

21 jam lalu

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

22 jam lalu

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

1 hari lalu

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

1 hari lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

2 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

2 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

2 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya