Tim Transisi Jokowi, Rini Soemarno dan Hasto Kristianto usai pertemuan dengan para menteri koordinator di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, 10 September 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara belum berencana membubarkan anak usaha PT Pertamina, PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. "Kementerian saat ini masih mendalami masukan dari berbagai pihak," kata Menteri BUMN Rini Soemarno.
Rini berujar, selain mendalami masukan dari beberapa pihak, Kementerian masih menunggu terpilihnya Direktur Utama PT Pertamina yang baru. "Dari presiden juga belum ada arahan untuk membubarkan," tuturnya di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014. Selain itu, karena posisi Pertamina yang sangat strategis, Rini masih menunggu masukan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (Baca: Jokowi Bantah Tahu Rencana Pembekuan Petral)
Tim Transisi bentukan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebelumnya sempat mengusulkan pembubaran Petral. Pembubaran perusahaan pengimpor minyak yang berada di Singapura tersebut mengemuka dalam diskusi Kelompok Kerja (Pokja) Energi Tim Transisi dengan puluhan ahli. (Baca: PDIP Minta Petral Diaudit)
Usulan pembubaran Petral juga sempat diungkapkan oleh Dahlan Iskan saat pertama kali menjabat Menteri BUMN pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dahlan sesumbar akan membubarkan Petral jika terbukti ada mafia migas. (Baca: Pertamina Akan Jual Minyak Negara Melalui Swap)
Namun, hingga Dahlan turun dari jabatannya, Petral tak kunjung dibubarkan. Bahkan belakangan saat ditanya tentang pembubaran itu, Dahlan emoh menanggapinya. "Saya masih menteri, jadi saya tak mau berkomentar," kata Dahlan beberapa waktu lalu.
Mengenai masukan yang pernah diusulkan oleh Tim Transisi, Rini menuturkan hal itu tak bisa diturunkan langsung menjadi sebuah kebijakan. Apalagi usulan tersebut awalnya berasal dari Pokja Energi yang posisinya berada di bawah Tim Transisi. "Usul itu awalnya dari hasil sebuah seminar Kelompok Kerja yang mendatangkan para pakar perminyakan," ujar Rini. Walaupun begitu, kata Rini, usul tersebut akan tetap dipertimbangkan. "Tapi tentunya keputusan nantinya ada di tangan pemerintah."
