Holding BUMN Perkebunan dan Kehutanan Diluncurkan  

Reporter

Kamis, 2 Oktober 2014 17:31 WIB

Pabrik kina tertua di area PTPN VIII, Gunung Bukit Unggul, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (3/7). Produk garam kina dari satu-satunya kebun kina tersisa di Indonesia ini akan ditingkatkan menjadi 150 ton per tahun. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Surabaya - Setelah 12 tahun direncanakan, holding BUMN atau perusahaan induk BUMN perkebunan dan kehutanan resmi diluncurkan, Kamis, 2 Oktober 2014. “Diharapkan induk atau holding BUMN perkebunan dan kehutanan bisa go international dan mampu bersaing,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dalam sambutannya.

Dahlan turut menandatangani Akta Pengalihan Saham BUMN dan peluncuran pembentukan holding BUMN di kantor PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) Surabaya, Jawa Timur. Seluruh direktur utama PTPN I hingga XIV dan PT Inhutani I hingga V hadir dalam acara tersebut. (Baca: Pembentukan Holding BUMN Harus Dipercepat)

Holding BUMN perkebunan merupakan peleburan 14 BUMN perkebunan, yakni PTPN I hingga PTPN XIV, di bawah PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Adapun holding BUMN kehutanan merupakan penyatuan lima BUMN kehutanan, mulai PT Inhutani I sampai V. Sebagian besar saham negara di BUMN perkebunan dan kehutanan yang akan menjadi anak perusahaan, dialihkan menjadi penambahan penyertaan modal negara (PMN) pada PTPN III dan Perum Perhutani melalui inbreng saham pemerintah. (Baca: Dahlan: Lima Holding Saja Sudah Alhamdulilah)

Menurut Dahlan, holding BUMN perkebunan dan kehutanan akan lebih efisien dibandingkan perusahaan yang terpisah-pisah. Sehingga laba perusahaan perkebunan dan kehutanan dapat meningkat. "Agar perkebunan BUMN sama majunya dengan perkebunan swasta lainnya." Selain itu, pembentukan holding bertujuan untuk merampingkan jumlah BUMN demi peningkatan efisiensi. Serta menciptakan perusahaan kebun dan hutan milik pemerintah berskala besar.

Ia berharap holding bisa mendongkrak kinerja perkebunan lantaran setiap tahun sumbangan perkebunan merosot. “Perkebunan BUMN hanya menyumbang 9 persen dari keseluruhan hasil kebun nasional.” (Baca: Holding Mundur, Perkebunan Negara Terbengkalai)

Selama ini, beberapa BUMN mengalami kesulitan peminjaman uang melalui bank. Adanya holding ini, dia melanjutkan, diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi. “Mungkin dengan jaminan PTPN III sebagai holding, jadi bisa utang lagi,” kata Direktur Utama PT PTPN III Bagas Angkasa. Mantan Direktur Utama PTPN III itu mengatakan restrukturisasi utang dapat menjadi solusi bagi PTPN lain.

ARTIKA RACHMI FARMITA

Topik terhangat:

Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Megawati ke Gus Dur: Sampeyan Enak, Saya Pusing
Keluarga Adam Malik Gugat Bank Swiss Bikin Heboh
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim
Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0

Berita terkait

Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

30 hari lalu

Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

Konflik Agraria antara petani Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari makin berlarut-larut.

Baca Selengkapnya

Kronologi Intimidasi Petani di Pakel Banyuwangi Diduga oleh Pihak Perkebunan Bumisari, Ada Todongan Senjata hingga Suara Tembakan

45 hari lalu

Kronologi Intimidasi Petani di Pakel Banyuwangi Diduga oleh Pihak Perkebunan Bumisari, Ada Todongan Senjata hingga Suara Tembakan

Diduga preman dan sekuriti PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses melakukan serangan dan intimidasi terhadap petani Desa Pakel Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Kementan Targetkan Penanaman Tumpang Sari Padi Gogo Seluas 500 Ribu Hektare di Lahan Sawit

54 hari lalu

Kementan Targetkan Penanaman Tumpang Sari Padi Gogo Seluas 500 Ribu Hektare di Lahan Sawit

Kementerian Pertanian atau Kementan menargetkan penanaman padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa seluas 500 ribu hektare.

Baca Selengkapnya

KPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi, Didominasi Perkebunan dan PSN

20 Januari 2024

KPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi, Didominasi Perkebunan dan PSN

Angka letusan konflik yang terjadi di era Jokowi, menurut KPA, mengalami kenaikan dua kali lipat (100 %) dibanding satu dekade pemerintahan SBY.

Baca Selengkapnya

KPA Sebut Ada 241 Konflik Agraria Sepanjang 2023, Paling Banyak Konflik di Sektor Perkebunan Sawit

15 Januari 2024

KPA Sebut Ada 241 Konflik Agraria Sepanjang 2023, Paling Banyak Konflik di Sektor Perkebunan Sawit

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 241 konflik agraria sepanjang 2023.

Baca Selengkapnya

Anies Klaim Sektor Agromaritim Bisa Turunkan Pengangguran hingga 44 Persen

11 Januari 2024

Anies Klaim Sektor Agromaritim Bisa Turunkan Pengangguran hingga 44 Persen

Anies menyebut, sektor agromaritm dapat menurunkan angka pengangguran hingga 44 persen.

Baca Selengkapnya

Syarat dan Tata Cara Mengajukan HGU, Benarkah Gratis?

11 Januari 2024

Syarat dan Tata Cara Mengajukan HGU, Benarkah Gratis?

Memanfaatkan tanah milik negara untuk kepentingan bisnis tertentu dibolehkan. Mengajukan HGU biasanya untuk tanah yang luas dalam waktu panjang.

Baca Selengkapnya

Kepala Badan Karantina Lepas Ekspor Asal Sumsel Rp153 Miliar, Ada Kodok Tujuan Perancis

8 Desember 2023

Kepala Badan Karantina Lepas Ekspor Asal Sumsel Rp153 Miliar, Ada Kodok Tujuan Perancis

Pelepasan ekspor hari ini turut membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Industri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

2 November 2023

Industri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

Menteri Airlangga membeberkan langkah pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap industri kelapa sawit.

Baca Selengkapnya

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.

Baca Selengkapnya