Kurangi Utang Asing, Pemerintah Jual ORI 011  

Reporter

Rabu, 1 Oktober 2014 12:04 WIB

Menteri Keuangan Chatib Basri. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan merilis penjualan Obligasi Retail Indonesia 011 untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar. "Saya rasa investasi ini (ORI 011) bebas risiko dengan return yang cukup menarik," ujar Menteri Keuangan Chatib Basri di hutan Srengseng, Jakarta Barat, Rabu, 1 Oktober 2014.

ORI 011 ditawarkan mulai 1-16 Oktober 2014. Investor yang berminat bisa membeli ORI 011 dengan pemesanan minimal Rp 5 juta dan kelipatan Rp 5 juta. Investor hanya boleh memesan maksimal Rp 3 miliar.

Pemerintah memberikan imbal hasil dari penjualan ORI 011 sebesar 8,5 persen per tahun dengan pembayaran kupon setiap bulan pada tanggal 15. Pembayaran kupon tersebut akan dilakukan pada 15 November 2014. ORI 011 akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2017 dengan tenor tiga tahun serta periode minimal holding satu periode untuk kupon.

Pembelian ORI 011 bisa dilakukan di 18 bank dan tiga perusahaan sekuritas, seperti PT Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Securities Tbk, dan PT Sucorinvest Central Gani. Chatib berharap penjualan ORI 011 ini menarik minat masyarakat agar turut andil membantu pembiayaan negara. "Kalau investor asing saja percaya dengan kestabilan perekonomian Indonesia, seharusnya masyarakat melakukan hal yang sama," ujarnya.

GANGSAR PARIKESIT

Berita Terpopuler
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
Jokowi Pilih Gugat MK Ketimbang Patuhi Yusril Ihza
5 Skenario yang Bisa Jegal UU Pilkada
SBY Tiba di Tanah Air, Muncul #WelcomeMrLiar

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

24 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

32 hari lalu

CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

CIMB Niaga mendorong masyarakat untuk giat berinvestasi, salah satunya dengan menempatkan dana dengan nominal paling terjangkau mulai dari Rp 10 ribu.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

36 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

45 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

48 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

52 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Tiga Nama Digadang-gadang Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Nanti, Berikut Profilnya

54 hari lalu

Tiga Nama Digadang-gadang Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Nanti, Berikut Profilnya

Profil Kartika Wirjoatmodjo, Darmawan Junaidi, dan Chatib Basri disebut-sebut Menteri Keuangan di rezim Prabowo nanti. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya