TEMPO Interaktif, Jakarta:Bersih-bersih di tubuh di Bank Mandiri belum selesai. Pemerintah tampaknya akan menggelar perombakan tahap kedua terhadap direksi PT Bank Mandiri Tbk. Menteri Negara BUMN Sugiharto memberi isyarat menyatakan, pemerintah selaku pemegang saham telah memberikan instruksi kepada jajaran komisaris dan direksi yang baru diangkat hari ini untuk melakukan evaluasi terhadap direksi yang lain. "Ini perlu dikaji secara seksama dan cerdas, apakah perlu dilakukan pergantian susulan?"kata Sugiharto kepada pers di kompleks istana. Menteri Sugiharto menyatakan, salah satu penyebab kinerja Bank Mandiri tidak optimum adalah terjadinya ketidakkompakan diantara jajaran direksi dan komisaris sebelumnya. "Ini harus dihindari,"katanya. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah baru mengganti sebagian jajaran direksi dan komisaris di bank beraset sekitar Rp 250 triliun itu. Pergantian hari ini, Menurut Sugiharto, baru sebagian karena prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Ini juga untuk melihat jajaran direksi dan komisaris terpilih bisa bekerja sama secara tim. Apakah ada jajaran direksi bank ini yang akan menjadi tersangka tambahan selain tiga orang yang sudah ditetapkan? Sugiharto menyerahkan itu kepada Kejaksaan Agung. Kasus yang sama, menurut Menteri Sugiharto, juga terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Menurutnya, manajemen di bank penyalur kredit usaha kecil menengah ini perlu mengalami penyegaran. Selain itu jangka waktu tugasnya sudah berakhir. Pemerintah, telah mengantongi nama-nama direksi dan komisaris yang akan diganti dan para penggantinya sejak rapat Tim Penilai Akhir akhir pekan lalu. Soal kredit bermasalah di BRI kepada PT Domba Mas dan anak perusahaannya? Sugiharto, menyatakan itu menjadi kewenangan aparat. "Kejaksaan Agung bertindak setelah ada laporan BPK,"katanya. Apakah ada kredit lainnya yang bermasalah seperti Domba Mas di BRI dan bank pelat merah lainnya? Menteri Sugiharto menyatakan tak ingat satu per satu kredit yang ada. "Sangat lumrah di bank ada kredit seret, tapi apakah karena penyebabnya normal?"ujarnya.Pemerintah, akan menciptakan iklim yang kondusif sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bankir dalam menyalurkan kredit. Direksi juga harus membangun kembali kepercayaan di wilayah, daerah dan cabang dalam menyalurkan kredit. "Manajemen harus berani mengambil resiko dengan pemberian kredit yang hati-hati,"kata Menteri Sugiharto.Budiriza