Krakatau Minta Tax Holiday untuk Anak Perusahaan  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 16 September 2014 05:14 WIB

Pellet Stock Yard PT.Krakatau Steel, Cilegon, Banten. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - PT Krakatau Steel mengajukan permohonan tax holiday untuk anak perusahaannya, Krakatau Posco Energy. Anak perusahaan PT Krakatau Steel yang bergerak di bidang energi ini awal tahun lalu sudah mulai beroperasi di Cilegon, Jawa Barat. Krakatau Posco Energy ini bergerak di bidang pembangkit listrik yang memanfaatkan gas buang PT Krakatau Steel untuk kemudian diolah menjadi tenaga listrik.

"Kami berharap Kemenperin memberikan bantuan dan dukungan agar sektor usaha ini bisa diperhitungkan secara kriteria sedemikian rupa dan layak dapat tax holiday," kata Irvan Hakim, Direktur Utama PT Krakatau Steel, setelah bertemu dengan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat di Jakarta, Senin, 15 September 2014.

Menurut Irvan, industri ini sebenarnya layak untuk mendapatkan tax holiday karena akan menjadi pionir dalam pengolahan energi dari gas buang produksi PT Krakatau Steel, yang selama ini terbuang percuma. Saat ini pembangkit milik Krakatau Posco Energy sudah memproduksi listrik sebesar 200 megawatt, yang sebagian besar listriknya digunakan untuk kepentingan produksi Krakatau sebesar 150 megawatt dan selebihnya disalurkan kepada PLN.

Kata Irvan, penggunaan listrik dengan memanfaatkan limbah gas buang produksi baja dianggap lebih efisien dibandingkan harus membeli listrik dari PLN. "Berapa efisiensinya, tidak bisa kita sampaikan. Itu urusan dapur, yang pasti lebih efisien karena pakai gas buang dari produksi baja yang dihasilkan Krakatau Posco," ujarnya.

Akibat kenaikan tarif dasar listrik yang naik secara bertahap, industri baja di Indonesia dinilai sangat terpukul dengan kenaikan itu. Komponen biaya energi dalam industri baja dianggap sangat tinggi, sekitar 10-15 persen. "Industri hulu kebutuhan listriknya paling tinggi. Semakin ke hilir, kebutuhannya akan semakin berkurang," katanya.

Beruntung, PT Krakatau Steel, selain memiliki Krakatau Posco Energy, juga mempunyai anak perusahaan lain di bidang pembangkit listrik, yaitu PT Krakatau Daya Listrik dengan daya 120 megawatt. Bedanya, pembangkit Krakatau Daya Listrik menggunakan bahan baku gas alam. Kebutuhan listrik untuk proses produksi di PT Krakatau dipasok dari dua pembangkit milik anak perusahaan Krakatau ini. "Baru misalnya kalau kurang, kita akan ambil dari PLN, sehingga beban kenaikan TDL bagi Krakatau tak begitu terasa," ujar Irvan.

AMIR TEJO

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah

Berita terkait

Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

31 hari lalu

Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN ke Indonesia

Baca Selengkapnya

Jokowi Beberkan Alasan Belum Akan Tambah Insentif Mobil Listrik Tahun Ini

15 Februari 2024

Jokowi Beberkan Alasan Belum Akan Tambah Insentif Mobil Listrik Tahun Ini

Presiden Jokowi menyebutkan, untuk sementara ini belum ada insentif lagi untuk mobil listrik di tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Yakin Penjualan Mobil Listrik Tembus 200 Ribu Unit per Tahun Didorong 2 Faktor Ini

6 Februari 2024

Airlangga Yakin Penjualan Mobil Listrik Tembus 200 Ribu Unit per Tahun Didorong 2 Faktor Ini

Menteri Airlangga yakin penjualan mobil listrik di dalam negeri, baik mobil listrik murni maupun hybrid, bisa mencapai target 200.000 unit per tahun.

Baca Selengkapnya

Airlangga Mau Kasih Diskon PPh untuk Pengusaha Hiburan, Ini Kata Kemenkeu

30 Januari 2024

Airlangga Mau Kasih Diskon PPh untuk Pengusaha Hiburan, Ini Kata Kemenkeu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berencana memberikan diskon PPh Badan untuk pengusaha hiburan. Kementerian Keuangan buka suara soal ini.

Baca Selengkapnya

KPK Berencana Serahkan Penyelidikan OTT Sidoarjo Ke Polisi

29 Januari 2024

KPK Berencana Serahkan Penyelidikan OTT Sidoarjo Ke Polisi

KPK dikabarkan akan menyerahkan penyelidikan OTT di Sidoarjo ke polisi. Diduga untuk menutupi keterlibatan pejabat tertinggi

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK Dikabarkan Terbelah saat Menetapkan Tersangka Utama OTT di Sidoarjo

29 Januari 2024

Pimpinan KPK Dikabarkan Terbelah saat Menetapkan Tersangka Utama OTT di Sidoarjo

KPK melakukan OTT di Sidoarjo dalam perkara pemotongan pembayaran insentif pajak. Bupati Ahmad Muhdlor Ali diduga terlibat

Baca Selengkapnya

Penetapan Tersangka OTT KPK di Sidoarjo Diduga Mandek, Bupati Dikabarkan Lolos

29 Januari 2024

Penetapan Tersangka OTT KPK di Sidoarjo Diduga Mandek, Bupati Dikabarkan Lolos

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo pada Jumat kemarin, tapi hingga Ahad tak kunjung mengumumkan tersangka

Baca Selengkapnya

OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel

26 Januari 2024

OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel

KPK menyegel beberapa ruangan di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Baca Selengkapnya

KPK Tangkap 10 Orang di Sidoarjo, Perkara Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

26 Januari 2024

KPK Tangkap 10 Orang di Sidoarjo, Perkara Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya melakukan OTT di Sidoarjo, Jawa Timur

Baca Selengkapnya

Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri

25 Januari 2024

Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri

Pelaku usaha industri hiburan jenis diskotek hingga spa memprotes rencana kenaikan pajak hiburan hingga 40-75 persen. Pemerintah menjanjikan insentif

Baca Selengkapnya