Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dengan Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, Rini Soewandi (kiri) dan Deputi Kepala Staf, Anies Baswedan (kedua kiri), Hasto Kristiyanto (kedua kanan) dan Akbar Faisal di halaman Kantor Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, 4 Agustus 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan tidak akan melaporkan ke kepolisian ihwal adanya Tim Transisi palsu. "Biarkan saja, kami tetap bekerja terus, meskipun orang berpendapat adanya Tim Transisi palsu itu," kata Hasto saat dihubungi, Sabtu, 6 September 2014. (Baca: Ngaku-ngaku Tim Transisi? Jangan Diladeni)
Hasto menilai jika dilaporkan ke kepolisian pun tidak berpengaruh adanya pengusutan siapa oknum yang mengaku sebagai anggota Tim Transisi. Apalagi, kata dia, waktu yang dibutuhkan Tim Transisi saat ini dalam memikirkan transisi ke pemerintahan baru sangat mepet. (Baca: Banyak yang Mengaku Tim Transisi, CT Prihatin)
Hasto mengatakan semua yang dilakukan oleh Tim Transisi sudah sesuai prosedur. Tim Transisi juga mengantongi mandat dan surat dengan kop jika ingin bertemu dengan menteri kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Istana Bingung Terhadap Tim Transisi Jokowi)
Dengan demikian, dia menjamin oknum yang mengatasnamakan Tim Transisi tapi tidak disertai surat bukan dilakukan oleh ketua dan empat deputi Tim Transisi. "Kami ini jika datang juga permisi dulu dengan pemerintahan saat ini dan sesuai mandat, tidak asal datang," ujar Hasto.
Dia justru menilai adanya oknum yang mengaku Tim Transisi dan berinteraksi ke setiap kementerian dan lembaga pemerintahan adalah bagian dari para relawan. Mereka sudah tidak sabar ingin segera dipimpin Jokowi-JK. "Ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat menjelang pemerintahan baru," ujarnya. (Baca: Tim Transisi Juga Temui Jenderal Ini)
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini juga menyatakan bahwa interaksi Tim Transisi dengan kementerian dan lembaga negara membahas masalah yang relevan. "Pekerjaan kami berhubungan dengan pemerintah dan memiliki aturan," ujar Hasto.
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung meminta Tim Transisi bentukan Joko Widodo-Jusuf Kalla membuat surat tugas saat mendelegasikan anggotanya untuk bertemu dengan pemerintah. Sebab, pria yang akrab disapa CT ini kerap didatangi orang yang mengaku sebagai anggota Tim Transisi. "Saya prihatin akan hal ini," kata CT di kantornya, Kamis malam, 4 September 2014.
Kritik juga dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Tim Transisi Jokowi-JK. SBY menuding Tim Transisi masuk ke setiap kementerian dan lembaga tanpa koordinasi. SBY juga meminta Jokowi memperjelas mandat dan identitas anggota Tim Transisi.
