Warga mengantri membeli BBM di SPBU Ciawigebang, Kuningan, Jawa Barat hingga pukul 23.00 wib, 24 Agustus 2014. TEMPO/Deffan De Purnama
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Effendi Simbolon mengatakan penghematan anggaran dari subsidi bahan bakar minyak bakal digunakan lagi untuk pengembangan sektor energi. Dengan begitu, masalah bertambahnya beban APBN akibat subsidi BBM tidak terus terulang.
"Kalau dialihkan ke sektor produktif tapi tidak langsung pembenahan sektor energi, semua akan berulang, sama saja," ujar Effendi dalam diskusi bertajuk "Bola Panas BBM", Sabtu, 30 Agustus 2014.
Menurut Effendi, pembenahan di sektor energi bisa dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur di bidang gas. Termasuk upaya memasifkan penggunaan gas bumi untuk transportasi. "Subsidi memang harus dihemat. Tapi, di satu sisi, sektor energi juga tetap harus menjadi prioritas penggunaan anggaran tersebut," tuturnya.
Menjelang akhir masa jabatan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Alasannya, volume BBM bersubsidi dipangkas dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. (Baca: Ke Jokowi, Ini Alasan SBY Ogah Naikkan BBM)
Pemangkasan ini dilakukan karena pemerintah sudah tak memiliki alokasi anggaran untuk menambah subsidi dari Rp 246,5 triliun. Akibatnya, kuota BBM yang ditetapkan pemerintah tak mampu mengimbangi lonjakan konsumsi pada tahun ini.
Sebagai bagian upaya pengendalian konsumsi BBM 2014, melalui Surat Edaran Kepala BPH Migas Nomor 937 Tahun 2014, pemerintah mengatur pembatasan penjualan solar dan Premium bersubsidi mulai Agustus. Kebijakan pembatasan solar dilakukan mulai pelarangan penjualan solar di Jakarta Pusat sampai pembatasan jam penjualan solar pada pukul 08.00-18.00 di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. (Baca: Chatib: Naikkan BBM, Jokowi Tak Perlu Izin DPR)
Tak hanya itu, alokasi solar bersubsidi untuk nelayan juga dipangkas 20 persen dengan mengutamakan penyaluran bagi nelayan dengan kapal di bawah 30 gros ton (GT). Untuk Premium, pelarangan penjualan dilakukan di seluruh SPBU di jalan tol.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
4 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
