TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, menyatakan pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla masih ditutupi oleh utang. Hal itu terjadi karena sistem pendapatan untuk negara belum dibenahi secara maksimal. Salah satu pembenahan yang bisa dilakukan adalah penerapan sistem pajak online.

Menurut Lana, untuk membenahi sistem pajak ke online butuh waktu tak sebentar. "Butuh dua-tiga tahun untuk memperbaiki," ujar dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 29 Agustus 2014. (Baca: Chairul Tanjung: RAPBN 2015 Tak Akan Bebani Jokowi)

Lana mengatakan tax rasio Indonesia rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga. "Tax rasio Indonesia masih berada di angka 11,8 persen dari Produk Domestik Bruto," kata dia. Di lain pihak, Vietnam memiliki 14 persen tax rasio, Malaysia 16 persen tax rasio dan Singapura memiliki 20 persen tax rasio. (Baca: Bertemu di Bali, Jokowi dan SBY Bahas APBN).

Untuk itu, Lana berharap pemerintahan baru akan membawa suasana penerimaan pajak ke arah yang lebih baik. "Sistem online semoga bisa meningkatkan pendapatan," ujar dia.

Perlu diketahui, secara garis besar postur RAPBN 2015 adalah total pendapatan negara Rp 1.762,3 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.370,8 triliun, PNBP Rp 388,0 triliun dan penerimaan hibah Rp 3,4 triliun. Adapun total belanja negara mencapai sebesar Rp 2.019,9 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 640,0 triliun.

“Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah Rp 257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB,” kata Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat, 15 Agustus 2014 lalu.

HUSSEIN ABRI YUSUF

TERPOPULER

Sempat Ditolak Prabowo, Suhardi Malah Dapat Pajero
UGM Akan Beri Sanksi untuk Florence 'Ratu SPBU'
Prabowo Pilih Suhardi karena Kloset Jongkok
Ajukan Konsep Gerindra, Suhardi Ditolak Prabowo