Armida: Perubahan RAPBN 2015 Sangat Mungkin

Kamis, 21 Agustus 2014 06:51 WIB

Menkeu M. Chatib Basri (kanan) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu sangat terbuka dalam pembahasan di parlemen. "Prinsipnya bisa," ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu petang, 20 Agustus 2014.

Menurut Armida, masuknya program presiden terpilih melalui fraksi partai pendukungnya di tingkat parlemen sangat dimungkinkan. Pembahasannya pun diprediksi meliputi program yang telah dicanangkan presiden terpilih sesuai visi-misinya. "Itu tentu dalam mekanisme pembahasan ada diskusi jadi keputusan juga didukung fraksi," kata dia. (Baca: RAPBN 2015 Beri Peluang untuk Pemerintahan Baru)

Dalam pembahasan yang diagendakan mulai besok, kata Armida, semua fraksi berupaya memasukkan programnya. Sedangkan masuknya program melalui jalur pemerintah sulit dilakukan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi keluar. "Posisi pemerintah tentu menunggu keputusan MK, nanti Pak Presiden mengundang, dari hasil pertemuan itu nanti bagaimana," kata dia.

Armida mengakui hingga kini pertemuan formal dengan Tim Transisi presiden terpilih belum pernah dilakukan, meskipun ia tidak menampik jika ada pertemuan nonformal Tim Transisi presiden terpilih dengan sejumlah pejabat. "Ya pastinya, komunikasi formal enggak ada," ujarnya. (Baca: Optimalkan APBN, Jokowi Akan Terapkan E-Budgeting)

Dengan posisi RAPBN 2015 yang masih dalam bentuk baseline, kata dia, pemerintahan mendatang masih memiliki ruang terbuka memasukkan semua programnya dalam APBN 2015 sampai diputuskan Oktober mendatang. "Prinsipnya ikut mekanisme dan tata tertib DPR saja," kata dia.

JAYADI SUPRIADIN

Terpopuler:

Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat
Prediksi Mantan Hakim MK soal Gugatan Prabowo
Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?
Dokumen Kesimpulan Prabowo Tebalnya 5.000 Lembar
Jokowi Ingin Makan Krupuk, Pengawal Melarang

Berita terkait

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

1 hari lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

3 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

4 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

4 hari lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

5 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

6 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

6 hari lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

6 hari lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

8 hari lalu

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya