Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2014. Pidato tersebut, pidato terakhir SBY sebelum mengakhiri masa jabatan pada 20 Oktober 2014. (AP Photo)
TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini menilai pasar tidak terkesan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu. "Dapat dilihat dari pergerakan indeks saham dan pergerakan nilai tukar rupiah usai pembacaan nota keuangan APBN oleh Presiden SBY," ujarnya di Jakarta, Rabu, 201 Agustus 2014. (Baca: 2015, Pendapatan Negara Ditargetkan Rp 1.762, 3 T)
Hendri mengatakan, usai pembacaan nota keuangan tersebut pada Jumat 15 Agustus 2014, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 5.149. Artinya, ada pelemahan tipis sebesar 0,1 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Pada Kamis 14 Agustus 2015, IHSG tercatat mencapai 5.155. (Baca:RAPBN 2015 Beri Peluang untuk Pemerintahan Baru)
Tak hanya indeks yang memberikan sentimen negatif, menurut Hendri, nilai tukar rupiah pun tak menyambut baik RAPBN 2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tukar rupiah yang tidak mengalami kemajuan berarti. "Rupiah malah melemah dari Rp 11.751 per dolar AS menjadi Rp 11.725 per dolar AS," ujarnya.
Hendri menyebut RAPBN 2015 sebagai rancangan anggaran dan belanja yang tanpa tawaran strategi dan kebijakan untuk satu tahun ke depan. "Tidak ada kebijakan yang dapat memacu animo pasar. Pasar sepertinya melihat RAPBN 2015 hanya berlaku sementara sampai pemerintahan baru berlangsung," ujarnya. (Baca: RAPBN 2015 Hanya Hitung Pengeluaran Utama)
Menurut Hendri, berbekal keyakinan bahwa pemerintah baru telah dikungkung oleh APBN 2015, pasar pun melihat pemerintahan baru nantinya tidak dapat melakukan banyak hal di tahun pertama. "Kebijakan ekonomi pemerintahan baru dinilai pasar sudah dikunci dengan oleh APBN 2015 yang akan disahkan," ujarnya. (Baca: Pemerintahan Jokowi Tetap Akan Hapus Subsidi Solar)
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
6 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
