Ekspresi Jokowi dan Jusuf Kalla saat menjawab pertanyaan moderator dalam Debat Capres Cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, 5 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan memprediksi, ketika sudah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak berani mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi untuk menekan beban fiskal dalam waktu dekat. "Bagaimanapun juga, ada masalah pencitraan. Baru memimpin, tak mungkin mengambil kebijakan yang tak populis," kata Mamit kepada Tempo, Ahad, 17 Agustus 2014. (Baca: Tim Transisi: Gerak Jokowi Terkunci RAPBN 2015)
Namun, Mamit berpendapat, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi harus segera diputuskan. Apalagi konsumsi BBM bersubsidi semakin hari semakin tinggi. "Saya rasa pemerintah baru bisa mengambil keputusan ini sekitar semester II tahun depan," ujarnya. (Baca: Tim Transisi Kaji Penghematan APBN 2015)
Belanja subsidi BBM, LPG, dan BBN dalam RAPBN 2015 sebesar Rp 291,1 triliun, naik cukup signifikan dibanding ketetapan dalam APBN-Perubahan 2014 yang sebesar Rp 246,5 triliun. Selain anggaran, volume BBM bersubsidi juga meningkat dari 46 menjadi 48 juta kiloliter. (Baca: Jokowi Dinilai Tersandera APBN 2015)
Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla setuju subsidi BBM segera dialihkan untuk belanja yang lebih produktif. Menurut dia, pemerintah nantinya harus membuat kebijakan terbaik untuk bangsa ini dalam pengelolaan subsidi energi yang selama ini selalu membebani anggaran negara. (Baca: Optimalkan APBN, Jokowi Akan Terapkan E-Budgeting)
Hanya, Kalla belum bisa memastikan apakah anggaran untuk subsidi BBM akan langsung dikurangi setelah dia dan Joko Widodo dilantik pada Oktober mendatang. "Nanti akan kami bicarakan. Pokoknya, itu (subsidi) harus dikelola ulang," katanya. (Baca: Jokowi: Subsidi RAPBN 2015 Terlalu Besar)
Sementara itu, presiden terpilih Joko Widodo mengatakan, dari asumsi RAPBN 2015, pos anggaran yang paling berat adalah alokasi subsidi yang terlalu besar. "Subsidi terlalu besar. Banyak tempat-tempat yang bisa diefisienkan," katanya. Menurut Jokowi, pemerintahannya nanti harus membuat RAPBN lebih efisien, sehingga ada ruang fiskal yang cukup bagi program-program yang akan dikerjakan.
AYU PRIMA SANDI | ANGGA SUKMA WIJAYA | ANANDA TERESIA
