TEMPO.CO,Jakarta - Anggota Tim Pemenangan Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Eva Kusuma Sundari, mengatakan kelak Jokowi terpaksa akan melaksanakan sebagian besar program pemerintah yang tak sesuai dengan visi-misi. Musababnya, ada beberapa perbedaan paradigma antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan visi-misi Jokowi.
Pengembangan ekonomi maritim adalah salah satu hal yang tak disebut sama sekali oleh Presiden Yudhoyono. "Kelihatan sekali, laut belum jadi perhatian SBY," kata Eva saat dihubungi, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: Tim Jokowi Bantah Batal Diundang Bahas APBN)
Meski begitu, Eva mengakui ada komitmen moral yang baik dari SBY dengan memberi ruang kepada Jokowi, yakni lewat rencana kenaikan anggaran infrastruktur. Hanya, skemanya mungkin tak sesuai dengan Jokowi karena SBY menggunakan skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).
"Di visi-misi, Jokowi justru ingin mengubahnya (MP3EI) agar lebih banyak manfaat untuk rakyat. Kalau MP3EI dinilai pro pada kelas menengah atau atas," kata Eva. (Baca; SBY Batal Ajak Jokowi Lapor APBN2015 di DPR )
Hal lain yang tak sesuai dengan visi-misi Jokowi adalah kenaikan tarif dasar listrik. Menurut Eva, kenaikan tarif dasar listrik memang akan menyehatkan APBN. Tapi Jokowi akan terlihat sebagai eksekutor rencana kenaikan tersebut. "Dampak politiknya akan diterima Pak Jokowi, meskipun potensinya tak akan sebesar apabila beliau yang memutuskan," katanya.
Secara terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pasti akan merevisi RAPBN 2015. "Tapi saya kira semua bisa dilanjutkan. Tinggal kristalisasi, kemudian titik-titik konsentrasinya diperkuat. Itu saja," katanya. (Baca:Begini Tugas Tim Transisi Jokowi)
Muhaimin mengatakan rencana yang tertuang dalam RAPBN 2015 secara umum sama dengan program Jokowi. Hanya, memang ada beberapa prioritas yang masih harus disesuaikan.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
3 jam lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah
7 hari lalu
Wamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah
Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
