Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2014. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memamerkan peningkatan anggaran belanja negara yang dicapai dalam sepuluh tahun terakhir masa jabatannya. Presiden SBY menyatakan, selama masa jabatannya itu, tercatat perkembangan positif dalam pendapatan dan penyerapan anggaran di berbagai kementerian. (Baca: SBY Klaim Cetak Prestasi Ekonomi Tertinggi)
"Kita patut bersyukur. Pada 2004 total anggaran belanja Rp 427,7 triliun, dan pada 2014 sudah mencapai Rp 1.8769,9 triliun," kata SBY saat membacakan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: SBY Akui Reformasi Hukum Tantangan Terberat)
Menurut SBY, beberapa anggaran di kementerian pun mengalami kenaikan. Salah satunya anggaran di Kementerian Kesehatan yang meningkat delapan kali lipat. "Pada 2004 hanya Rp 8,1 triliun, tapi tahun 2014 sudah mencapai Rp 62,7 triliun," katanya.
SBY menjelaskan, peningkatan belanja negara perlu dilakukan agar defisit anggaran selalu terjaga di posisi lebih rendah daripada batas defisit yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam undang-undang, batas maksimal defisit anggaran adalah 3 persen dari produk domestik bruto. (Baca: SBY Kelas Menengah Tumbuh Delapan Juta Tiap Tahun)
Menurut SBY, prinsip kehati-hatian fiskal dan pengamanan fiskal yang diterapkan dalam pengelolaan utang telah berhasil selama masa pemerintahannya. "Rasio utang turun drastis dari 56,6 persen di 2004 menjadi sekitar 25,6 persen di 2014," katanya.
Untuk menjaga pencapaian positif tersebut, SBY menilai perlu dilakukan upaya memperkokoh kemandirian fiskal demi menjaga keseimbangan pada tahun mendatang. "Agar anggaran kita tidak mudah terpengaruh oleh gejolak keuangan domestik maupun global," ujar SBY. (Baca:SBY Banggakan Realisasi MP3EI)
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
4 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
