TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyatakan sepakat mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak melalui kenaikan harga secara bertahap. Alasannya, beban negara semakin berat akibat turunnya nilai tukar rupiah dan kebijakan subsidi yang tak tepat sasaran.

"Pembatasan (BBM) yang dilakukan pemerintah di tahun terakhir hanyalah solusi jangka pendek," kata Marzuki dalam pidato tertulis yang dibacakan Wakil Ketua DPR Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: Pembatasan BBM Subsidi Dinilai Efektif)

Namun kenaikan harga ini, tutur Pramono, harus diikuti kebijakan mitigasi serta percepatan penggunaan energi alternatif. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif, terencana, dan terstruktur kepada masyarakat mengenai hal ini.

Selama 2010-2014, ujar Pramono, alokasi subsidi BBM mencapai 17,84 persen dari belanja pemerintah pusat. Angka yang besar ini menjadi beban APBN dalam menjalankan program-program pembangunan untuk rakyat Indonesia. Karena itulah pemerintah perlu solusi jangka panjang. (Baca: Ahok: 2015, SPBU Jakarta Bebas BBM Bersubsidi)

Anggota tim pemenangan presiden terpilih Joko Widodo, Eva Kusuma Sundari, mengatakan rencana kenaikan ini menjadi jebakan baru bagi pemerintahan berikutnya. Jokowi, sebagai presiden, akan terpaksa menjalankan program yang tak populis, yakni mengurangi subsidi BBM. Padahal kebijakan itu diambil oleh pemerintahan sebelumnya. (Baca: Jokowi Disalahkan Tak Ada Premium di SPBU Rest Area)

SUNDARI

Berita terpopuler:
Ketua Gerindra Laporkan Metro TV, Detik, dan Tempo
Dahlan Iskan: Ignasius Jonan Cocok Jadi Dirut PLN
Jokowi: Wajar Ada Beda Pendapat Soal Hendropriyono
Rumah Novela Dirusak karena Apa?
Tim Prabowo Nilai Ajakan Bupati Dogiyai Keliru