Pengumuman di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bertuliskan "mohon maaf SPBU ini tidak menjual premium bersubsidi" di rest area kilometer 13,3 tol Tangerang-Merak, Banten, Sabtu 9 Agustus 2014. Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengaku kebijakan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang berjalan beberapa hari memberikan dampak baik, di mana mampu meningkatkan konsumsi BBM non subsidi. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Bandung - Ketua Organisasi Angkutan Darat Jawa Barat Dedeh Widiarsih mengatakan pengusaha angkutan umum di wilayahnya menolak kebijakan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi. "Kita menolak pembatasan itu," ujarnya pada Tempo, Senin, 11 Agustus 2014.
Dedeh menuturkan pihaknya menolak melobi pemerintah untuk mengubah besaran tarif angkutan. Dia beralasan, meminta perubahan tarif sama saja dengan menerima kebijakan pemerintah untuk pembatasan BBM. "Kita menolak, berarti tidak perlu menghitung kenaikan tarif," katanya.
Menurut Dedeh, jika pembatasan berlaku efektif, pengusaha angkutan bakal kesulitan. Pembatasan pembelian solar bersubsidi, misalnya, bakal menambah biaya operasional transportasi karena operasional angkutan 24 jam. "Kita masih terus melobi pemerintah."
Kendati demikain, Dedeh mengatakan hingga saat ini belum terasa imbasnya. Dia beralasan, anggotanya sudah diminta menyiasati pembatasan itu dengan cara mencari stasiun pengisian bahan bakar umum yang tidak terkena pembatasan. Sebelum memasuki Jakarta, angkutan logistik, misalnya, memilih mengisi penuh tangki bahan bakarnya. "Kalau masuk Jakarta, kita kesulitan," ujar Dedeh.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat Dedy Widjaja menuturkan pihaknya kesulitan menghitung kenaikan harga penjualan barang yang terimbas kenaikan biaya transportasi akibat kebijakan pembatasan itu. "Kita mau menaikan harga tidak bisa. Pemerintah bilang (harga BBM) tidak naik, tapi ada pembatasan," katanya, kemarin.
Kebijakan pembatasan itu, ujar Dedy, hanya akan memicu terjadinya manipulasi penggunaan BBM bersubsidi. "Kenapa tidak sekaligus saja pemerintah menaikkan saja harga BBM. Kalau sudah naik, kami ada kepastian."
Dengan menaikkan harga BBM, pemerintah bisa mengalihkan subsidinya dengan memberi kompensasi langsung pada sasarannya. Contohnya, menghapus pajak bagi pengusaha angkutan umum atau nelayan.
