BPH Migas Sepakat Subsidi BBM Dicabut  

Reporter

Rabu, 6 Agustus 2014 13:18 WIB

Kepala BPH Migas, Andi Nursaman. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng sepakat apabila subsidi BBM dicabut dan dialihkan untuk pembangunan masyarakat Indonesia. "Bayangkan sekitar Rp 300 triliun dihabiskan hanya untuk keperluan konsumsi bahan bakar. Bahkan negara kita tidak punya tabungan dari sektor migas," kata Andy di kantor BPH Migas pada Rabu, 6 Agustus 2014.

Anggaran sebesar tersebut, ujar Andy, harusnya bisa dipakai untuk terus mendorong kualitas pembangunan infrastruktur dan masyarakat Indonesia. "Berapa jalur rel kereta double track yang bisa dibangun di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan dengan anggaran sebesar itu? Berapa sekolah, rumah sakit, jembatan, dan infrastruktur pedesaan yang bisa diperbaiki dan dibangun dengan uang setara subsidi BBM tiap tahun? Banyak hal yang bisa dibangun dengan anggaran subsidi BBM," ia menjelaskan. (Baca:Penjualan Solar Tujuh SPBU di Bogor Tak Dibatasi )

Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah tidak lagi mensubsidi komoditas bahan bakar, dalam hal ini bahan bakar baik solar maupun bensin, melainkan langsung memberikan subsidi pada sektor yang langsung dirasakan masyarakat. Misalnya, kata Andy, memberikan subsidi listrik lalu menerapkan tarif transportasi publik yang murah sekaligus nyaman dan bersih. "Kebijakan ini lebih mengena pada masyarakat dibanding mensubsidi komoditas minyak yang selalu habis dikonsumsi," tuturnya.

Andy lantas memberi contoh bahwa Cina dan Amerika Serikat menyimpan cadangan minyak dalam negeri alih-alih menggunakannya secara serampangan dan tanpa kendali. Dengan demikian, menurut Andy, Negeri Tirai Bambu dan Negeri Abang Sam lebih memilih sumber energi alternatif seperti gas bumi sebagai sumber energi utama. "Dua negara itu hanya memanfaatkan minyak bumi manakala dibutuhkan untuk mengerek perekonomian mereka," ujarnya.(Baca:Pengendalian BBM Tekan Konsumsi 1,34 Juta Kiloliter)

Sebagai solusi dari sumber pendapatan negara ketika cadangan minyak Indonesia menipis, menurut Andy, jalannya adalah dengan mengoptimalkan sektor pajak, pariwisata, ekonomi kreatif, dan keunggulan produk inovasi teknologi. "Era ketika mengandalkan minyak sebagai sumber pendapatan negara sudah hampir usai. Saatnya mengandalkan sektor yang bisa terus-menerus diperbarui. Toh, Indonesia tidak pernah kekurangan potensi di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi," ia mengatakan.

RAYMUNDUS RIKANG R.W


Baca juga:
Tabrak Bocah, Bus Tenjo-Kalideres Dibakar Warga
Pendukung Prabowo Terobos Barikade dengan Motor
Moreno Soeprapto Yakin Prabowo-Hatta Menang
Pria Berjanggut Dilarang Naik Bus di Xinjiang












Advertising
Advertising

Berita terkait

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

17 hari lalu

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.

Baca Selengkapnya

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

29 hari lalu

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

BPH Migas menyebut ketahanan stok BBM (gasoline, kerosine, avtur) selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2024 dalam kondisi aman.

Baca Selengkapnya

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

52 hari lalu

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

53 hari lalu

Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengaku belum tahu kapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 akan terbit.

Baca Selengkapnya

Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

3 Maret 2024

Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?

Baca Selengkapnya

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

26 Februari 2024

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.

Baca Selengkapnya

BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

26 Februari 2024

BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas tengah merevisi aturan penyaluran BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

24 Februari 2024

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.

Baca Selengkapnya

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

19 Februari 2024

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

19 Februari 2024

Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.

Baca Selengkapnya