Chairul Berharap Newmont Kembali Berunding  

Reporter

Jumat, 11 Juli 2014 20:00 WIB

Chairul Tanjung. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung berharap Newmont segera mencabut gugatannya di pengadilan arbitrase. "Belum ada (perkembangan). Kita masih menunggu. Kita berharap mereka mencabut gugatan arbitrase itu dan kembali ke meja perundingan," ujarnya di kantornya, Jakarta, Jumat, 11 Juli 2014.

Newmont telah mengajukan gugatan kepada The International Center for the Settlement of Investment Disputes. Mereka menggugat keputusan pemerintah Indonesia mengenai larangan ekpor mineral. Dengan upaya itu, mereka berharap memperoleh putusan sela, serta mendapat izin melakukan ekspor konsentrat dari blok Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat.

Menurut Chairul, saat ini PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) belum memberi konfirmasi atas ajakan kembali berunding pemerintah. "Kita tunggu sampai dengan sidang kabinet yang akan membahas minerba (mineral dan batu bara)," ujarnya.

Chairul menuturkan pemerintah segera memutuskan gugatan tersebut dalam rapat kabinet terbatas mengenai mineral dan batu bara. "Saya usahakan secepat mungkin, " ujarnya.

Saat ini pemerintah masih berfokus pada pelaksanaan pemilu. Adapun batas waktu konfirmasi untuk menghadapi Newmont diputuskan dalam sidang kabinet terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diagendakan berlangsung pekan depan. "Hari ini fokus pemilu, soal itu (gugatan) cukup sidang terbatas," ujarnya.




JAYADI SUPRIADIN




Terpopuler
Serangan Israel ke Palestina, Dunia Terbelah
Jet Israel Bombardir Jalur Gaza, 72 Orang Tewas
Dubes Palestina: Solusi Dua Negara yang Terbaik

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

9 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

3 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

3 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

5 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

8 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

11 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

13 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

29 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

30 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

30 hari lalu

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.

Baca Selengkapnya