Pemerintah Siap Hadapi Gugatan Newmont
Jumat, 4 Juli 2014 17:52 WIB
Menteri Perindustrian, MS. Hidayat. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengatakan pemerintah akan menghadapi gugatan PT Newmont Nusa Tenggara di pengadilan arbitrase internasional. Ia memastikan pemerintah akan menyelesaikan gugatan tersebut. (Baca: Gugatan Newmont Bisa Dikalahkan ) Sebelumnya, Newmont melayangkan gugatan perdata kepada pemerintah Indonesia di sidang pengadilan arbitrase internasional terkait dengan larangan ekspor konsentrat. (Baca: Pemerintah Siap Ladeni Gugatan Newmont ) Dalam gugatan arbitrase yang diajukan kepada The International Center for the Settlement of Investment Disputes, Newmont berharap memperoleh putusan sela agar dapat mengekspor konsentrat tembaga yang berdampak pada pengoperasion kembali kegiatan tambang batu hijau. "Ya, nanti dia rugi sendiri. Penyelesaian Newmont itu tergantung penyelesaian pemerintah dengan Freeport," kata Menteri Hidayat di Gedung Radius Prawiro, Bank Indonesia, Jumat, 4 Juli 2014. (Baca: BKPM: 40 Perusahaan Tambang Sepakati Kontrak Baru ) Menurut Hidayat, Newmont harus menunggu penyelesaian antara pemerintah dan Freeport karena Newmont ikut dalam penggunaan smelter yang seharusnya dibangun Freeport tersebut. Jadi, seharusnya Newmont menunggu hasil kesepakatan yang dilakukan pemerintah dan Freeport. "Jadi dia mestinya nunggu. Kalau dia enggak sabar, ya risiko dia enggak bisa ekspor lagi." MAYA NAWANGWULAN Berita Lain:Rekan Tentara Pembakar Juru Parkir Tak Terlibat Pembunuh Bharada Rizky Mengaku Anggota Brimob Brimob Bharada Risky di Mata Orang Tua
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
7 jam lalu
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden
Baca Selengkapnya
Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif
3 hari lalu
Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif
Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
3 hari lalu
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?
Baca Selengkapnya
Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat
5 hari lalu
Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat
Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.
Baca Selengkapnya
LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
8 hari lalu
LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
11 hari lalu
Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya
10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
13 hari lalu
10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca Selengkapnya
JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
29 hari lalu
JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca Selengkapnya
Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun
30 hari lalu
Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun
Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.
Baca Selengkapnya
Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya
30 hari lalu
Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya
Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
2 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
8 jam lalu
10 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu