TEMPO Interaktif, Jakarta: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dedi Masyku Riyadi, mengatakan pemerintah berniat menggratiskan biaya pengobatan di Puskesmas dan rumah sakit kelas tiga sebagai alternatif penyaluran dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak. "Kalau itu dijalankan menurut hitungan kami total biaya yang dibutuhkan kira-kira Rp 3,5 triliun untuk keperluan satu tahun sampai akhir 2005," ujar Dedi kepada wartawan seusai diskusi sehari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak di Jakarta, Kamis (24/3). Menurut Dedi, pergeseran besaran nilai dana kompensasi masih dimungkinkan, mengingat APBN-P masih akan dibahas bersama DPR. Terkait penyaluran dana kompensasi di sektor lain, Dedi mengatakan kemungkinan besar pemerintah akan mengutamakan penyaluran hanya pada empat sektor yakni, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan beras untuk warga miskin. "Tapi program-program lain, dengan biaya yang tidak harus disebut dana kompensasi akan tetap dijalankan," tegasnya. Adapun soal raskin, bagi Dedi, pemerintah sedang mengupayakan skema baru dalam penyalurannya. Menurut Dedi, harga beras 1.000 kilogram pada skema yang lama adalah harga di titik distribusi, sehingga masyarakat masih harus membayar biaya dari titik itu ke masyarakat. "Kita akan usahakan harga Rp 1.000 per kilogram adalah harga di tingkat konsumen," kata dia. Soal pengawasan, Dedi mempersilahkan siapa saja untuk mengawasi, termasuk partai politik. "Silahkan saja, siapa saja berhak. Tapi apakah biaya pengawasan itu harus disediakan oleh pemerintah," katanya. Adapun mengenai mekanisme pelaporannya, Dedi mengharapkan pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif yang lebih besar. "Nantinya, di setiap kabupaten ada unit-unit pengaduan masyarakat, jadi harusnya kasus-kasus yang terjadi di bawah harus segera diselesaikan di tingkat bawah," tegas Dedi. Thoso Priharnowo