Pengeboran minyak dan gas di lepas pantai perairan Madura (27/4). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Sumenep - Meskipun banyak perusahaan minyak dan gas asing beroperasi di wilayah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, namun dana bagi hasil setiap tahunnya terbilang kecil. Pada 2014 ini dana bagi hasil yang diterima Sumenep hanya Rp 26 miliar. "Lebih kecil dari dana bagi hasil yang diperoleh Kabupaten Bangkalan," kata Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumenep, Abdul Kahir, Senin, 16 Juni 2014.
Menurut dia, penyebab minimnya dana bagi hasil itu karena terbentur Peraturan Menteri Dalam (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Migas. Aturan ini membuat Sumenep tidak termasuk sebagai wilayah penghasil migas. Sebab dari tujuh blok migas yang sudah beroperasi, lanjut Kahir, Sumenep hanya dapat bagi hasil dari dua blok migas yang dikelola PT Santos dan PT Kangean Energi Indonesia (KEI).
Kahir mengatakan jika mengacu pada Permendagri dan undang-undang tentang migas lainnya, maka lima dari tujuh blok migas yang sudah beroperasi di Sumenep, dana bagi hasilnya masuk ke pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam aturan disebutkan, lokasi pengeboran di atas 4 mil laut, menjadi haknya pemerintah provinsi, sedangkan di atas 12 mil menjadi hak pemerintah pusat.
Kahir mencontohkan, Sumenep tidak mendapat dana bagi hasil dari PT KEI untuk Blok Terang Sirasun Batur (TSB) karena lokasinya berada di atas 12 mil. Sehingga dana bagi hasil perusahaan tersebut dianggap jatahnya pemerintah pusat.
Sebenarnya, tambah Kahir, ada satu blok lagi yang seharusnya dana bagi hasilnya masuk ke kas daerah Sumenep, yaitu Blok Maleo yang dikelola PT Santos. Semula Blok Maleo oleh Permendagri dimasukkan sebagai wilayah Pemerintah Jawa Timur. Namun Pemerintah Kabupaten Sumenep dan DPRD Sumenep mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah memenangkan gugatan tersebut karena berdasarkan hasil hitung ulang, Blok Maleo berada tepat 4 mil laut, sehingga dana bagi hasil migas yang ditaksir sekitar Rp 100 miliar per tahun itu masuk ke kas pemerintah Sumenep. "Tapi kami belum menerima sepeser pun," kata dia. (Baca juga: Empat Perusahaan Migas Eksplorasi di Sumenep)
Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri
28 Oktober 2022
Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri
Menteri Pertambangan dan Energi RI periode 1978-1988, Soebroto, mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) bukan sunset industri, tetapi menjadi sunrise industri
