Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro APBNP  

Reporter

Kamis, 12 Juni 2014 00:09 WIB

Suasana Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Paripurna MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya resmi menyepakati perubahan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. Dalam rapat yang digelar pada Rabu malam, 11 Juni 2014, disepakati perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah.

"Dengan asumsi itu, pemerintah yakin current account deficit masih dapat ditekan dibawah 3 persen," ujar Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri dalam rapat pembahasan asumsi dasar APBNP 2014.

Pemerintah menyepakati perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi 5,0-6,0 persen. Pada 20 Mei 2014, berdasarkan hasil rapat dengan Presiden Susilo Bambanng Yudhoyono, pemerintah mengusulkan asumsi pertumbuhan ekonomi dipotong dari 6 persen menjadi 5,5 persen. Saat itu Chatib optimistis pertumbuhan 5,5 persen bisa tercapai dengan perbaikan ekspor pada kuartal II.

Asumsi inflasi yang sebelumnya 5,5 persen pun diubah menjadi 5,3-7,3 persen. Asumsi suku bunga 5,5 persen ditambah menjadi 5,5-6 persen. Adapun asumsi nilai tukar rupiah sebesar 10.500-11.700 diubah menjadi 11.000-11.700.

Anggota Komisi Keuangan, Harry Azhar, mengatakan revisi asumsi makro itu dapat memberikan ruang agar pemerintah selanjutnya tidak terlalu terbebani. "Boleh ditafsirkan bakal terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak jika rapat Badan Anggaran memutuskan asumsi inflasi 7,3 persen," katanya.

PERSIANA GALIH

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

1 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

6 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

6 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

6 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

6 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

7 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

8 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya