Gubernur Aceh Zaini Abdullah. dok TEMPO/Agung Pambudhy
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Zaini Abdullah, memastikan daerahnya sangat aman untuk berinvestasi. Malah, selama dua tahun terakhir, investor banyak yang memulai usahanya di Aceh.
Zaini mengatakan, selama berinvestasi di Aceh, para pelaku usaha sama sekali tak pernah mendapatkan gangguan. Apalagi pemerintah Aceh juga aktif membangun komunikasi. (Baca:Indonesia Negara Tujuan Investasi Jangka Panjang)
Belakangan beredar informasi yang menyebutkan bahwa kondisi Aceh tidak aman karena masalah penerapan syariat Islam, perbedaan pendapat antara Aceh dan pemerintah pusat soal kebijakan lokal, serta tuduhan gangguan keamanan terkait pemilu legislatif dan pemilu presiden. "Isu seperti ini tidak mendasar. Sampai saat ini situasi di Aceh boleh dikatakan sangat aman, bahkan jauh lebih aman dari kota besar di Indonesia lainnya," kata Zaini dalam Forum Bisnis Aceh di Jakarta, Selasa, 15 April 2014.
Perkembangan realisasi nilai investasi asing (PMA) di Aceh selama lima tahun terakhir relatif meningkat. Realisasi nilai investasi PMA tahun 2011 tercatat sekitar US$22,5 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebesar US$4,6 juta.
Sedangkan untuk perkembangan nilai investasi dalam negeri (PMDN) kecenderungannya juga meningkat. Pada tahun 2011, realisasi PMDN mencapai Rp 259,4 miliar, meningkat dari realisasi PMDN tahun 2010 sebesar Rp 40,9 miliar. (Baca juga:Jepang Minati Proyek Infrastruktur Indonesia)
Terkait tuduhan gangguan keamanan jelang pemilihan umum, menurut Zaini, juga merupakan persoalan biasa di daerah berkembang. Malah, tingkat kriminal di Aceh jauh lebih rendah dibanding kota-kota besar lainnya di Indonesia. "Artinya, semua kasus masih di bawah kendali aparat keamanan sehingga Aceh terbuka bagi siapa saja yang mau datang," ujarnya.
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
2 hari lalu
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.
