Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, seusai mengumumkan menjadi Capres PDIP, di Rumah Pitung, Marunda, Jakarta Utara, (14/3). Pencalonan Jokowi sebagai presiden menjadi sentimen positif yang menggerakkan rupiah dan pasar. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Riset Recapital Securities, Pardomuan Sihombing, memperkirakan nilai tukar rupiah akan melemah pada hari ini, Kamis, 10 April 2014. Hal ini terjadi setelah prediksi investor akan hasil pemilu legislatif meleset. "Sentimen pasar akan negatif karena PDI Perjuangan gagal memenuhi syarat presidential threshold," kata dia kepada Tempo. (Baca: Pemilu Lancar, Dolar Bisa di Bawah Rp 11.000 ).
Seperti diketahui, hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei menempatkan PDI Perjuangan dan Partai Golkar sebagai pemenang pemilu legislatif 2014. Hasil quick count Lingkaran Survei Indonesia menyebutkan PDIP meraup 19,72 persen suara dan Golkar 14,57 persen suara. Angka ini lebih rendah dari ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
Pardomuan memperkirakan rupiah akan melemah pada kisaran Rp 11.359-11.390. Dia memperkirakan nasib Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia akan sama dengan rupiah yang mengalami penurunan. (Baca juga: Neraca Perdagangan Februari Surplus US$ 758,3 Juta ).
Namun, Pardomuan menyatakan efek pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden dari PDI Perjuangan masih ada. Kini pasar menanti siapa calon mitra koalisi PDI Perjuangan.
Dia mengatakan rupiah akan kembali menguat jika Jokowi berhasil mendapatkan calon wakil presiden yang memiliki platform baik dan punya visi terhadap kebijakan ekonomi. "Intinya, rupiah akan menguat kalau Jokowi mendapat cawapres yang disukai pasar," katanya.
Sebelumnya, pada perdagangan Selasa, 8 April 2014, rupiah menguat 16 poin (0,14 persen) ke level 11.289 per dolar Amerika Serikat. Rupiah bergerak menguat seiring dengan melemahnya dolar Amerika terhadap sebagian mata uang regional
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
17 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
