TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruqi mengatakan, sistem yang berlaku pada penggunaan keuangan negara rentan terhadap korupsi. Karena itu, KPK berharap ke depan, akan ada perbaikan sistem dan dilakukan pengkajian pada system keuangan negara.Menurut dia, sistem yang ada sekarang mudah dimanfaatkan oleh orang yang mempunyai niat jelek. “Celah-celah itu yang harus diperbaiki, termasuk pengadaan barang dan jasa yang disinyalir dikorupsi sebesar 40 persen,” kata Taufiqurrahman di Jakarta hari ini.KPK hari ini melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan.Taufiqurrahman menambahkan, kendala yang paling berat dalam pemberantasan korupsi adalah tidak munculnya spirit dalam pemberantasan korupsi. “Selama ini pemberantasan korupsi hanya sebatas pembicaraan dan berhenti di atas pena,” katanya.Evy Flamboyan Minanda - Tempo
Berita terkait
Syahrul Yasin Limpo Ditahan di Rutan KPK 20 Hari ke Depan, Ini Profil Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi
14 Oktober 2023
Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo resmi ditahan di Rutan KPK selama 20 hari sejak 13 Oktober. Ini Profil Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaHarga Jenis Tas dan Jam Tangan Mewah Koleksi Syahrul Yasin Limpo: Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
10 Oktober 2023
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah tas dan jam tangan mewah saat menggeledah rumah Syahrul Yasin Limpo. Berapa harganya?
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Peran 10 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta Api
13 April 2023
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan peran dari 10 tersangka kasus suap pembangunan jalur kereta api.
Baca SelengkapnyaRektor: Ijazah Alumni yang Korupsi Bakal Ditarik
12 Desember 2022
Rektor Binus University Harjanto Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menarik ijazah alumni dari kampus tersebut jika terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaJadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK
8 Desember 2022
Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaCegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas
26 September 2022
KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.
Baca SelengkapnyaHakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Kasus Suap, Lihat Koleksi Mobilnya
23 September 2022
Berdasarkan data LHKPN, Hakim Agung Sudrajad Dimyati tercatat memiliki harta total Rp 10,7 miliar. Dia juga memiliki dua unit kendaraan bermotor.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut
4 Juli 2020
Korupsi dalam proyek pengadaan tersebut diduga merugikan APBN sebesar Rp 24 miliar dan APBD Sumut Rp 4 miliar.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Bertanya ke Jokowi, Apakah akan Terus Membiarkan?
13 Juni 2020
Penyidik KPK, Novel Baswedan menilai ada banyak kejanggalan dalam proses peradilan penyerangan air keras ke dirinya.
Baca SelengkapnyaPimpinan KPK Terima Hasil Laporan Pemeriksaan Firli
11 April 2019
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hasil pemeriksaan internal itu telah diterima pimpinan.
Baca Selengkapnya
