TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Purnomo, akan melepas jabatan karena masuk masa pensiun pada 21 April 2014. (Baca: SBY Puji Kinerja BPK).
Saat ini bursa calon pengganti Hadi mulai dibuka. Ketua BPK akan dipilih secara langsung oleh para anggota (BPK tanpa Hadi Poernomo memiliki delapan anggota) melalui sidang badan.
Dua anggota Badan Pemeriksa, yakni Rizal Djalil dan Sapto Amal Damandari, disebut bakal bersaing untuk menduduki kursi nomor satu auditor negara tersebut. (Baca juga: BPK: Negara Rugi Rp 7,4 Triliun karena Century).
Sumber Tempo mengatakan Sapto dan Rizal memiliki posisi dukungan "empat-empat". Artinya, Sapto dan Rizal sama-sama didukung oleh tiga anggota BPK.
Sapto dan Rizal memiliki latar belakang yang agak berbeda. Sebelum duduk di kursi anggota BPK, Sapto aktif sebagai dosen dan auditor di sejumlah kantor akuntan publik. Lulusan Universitas Gadjah Mada ini pun tiga kali menjabat sebagai anggota BPK, yakni pada 2007-2010, 2010-2013, dan 2013-sekarang.
Sedangkan Rizal berlatar belakang politikus. Dia menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1999-2004 dan 2004-2009. Rizal yang meraih gelar doktor dari Universitas Padjadjaran ini disokong oleh Partai Amanat Nasional.
Kabar mengenai majunya Rizal dan Sapto sebagai calon Ketua BPK dibenarkan oleh anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Achsanul Qosasi. Politisi Partai Demokrat ini berpendapat Ketua BPK sebaiknya berasal dari kalangan profesional untuk menjaga independensi.
Ditemui di Universitas Padjadjaran, Bandung, kemarin, Rizal Djalil enggan mengomentari soal pemilihan pengganti Hadi. "Diserahkan pada undang-undang, masih lama," kata dia. Rizal juga menolak menanggapi kabar yang menyebut dirinya sebagai salah satu kandidat Ketua Badan Pemeriksa. "Saya no comment soal itu."
Sapto Amal juga menyangkal kabar yang mengatakan dirinya ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Badan Pemeriksa. “Belum terpikir oleh saya,” ucap dia.
ANGGA SUKMA WIJAYA | AHMAD FIKRI (BANDUNG)
Berita Terpopuler
Media Malaysia Sebut RI Bantu AS Sembunyikan MH370
Wartawan Prancis Bikin Menhan Malaysia Melongo
Komandan Polisi Tewas Ditembak di Mapolda Metro
Anwar Ibrahim Akui Pilot MH370 Kerabatnya
Berita terkait
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
2 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
37 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
40 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
41 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
41 hari lalu
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca SelengkapnyaTerkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
41 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
41 hari lalu
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca SelengkapnyaPUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
41 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
42 hari lalu
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Baca SelengkapnyaMenteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
45 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
Baca Selengkapnya