Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Ketua Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat, Aria Bima, mengatakan, pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak perlu memperoleh persetujuan Dewan jika sumber pendanaan bukan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Saya rasa itu aksi koorporasi murni," ujarnya, ketika dihubungi, Jumat, 7 Maret 2014.
Sebagai Anggota Dewan, dia menyatakan, megaproyek tersebut tak layak dilanjutkan. Alasannya, lokasi pembangunan secara geografis rentan dari bencana alam gempa baik tektonik maupun vulkanik. (baca:Badan Pelaksana JSS Segera Dibentuk)
Sebaliknya, menurut Aria, seharusnya pemerintah membangun pelabuhan dan bandara. "Yang paling bagus malah perluasan penyebrangan laut, dengan perkuat pelabuhan dan juga bandara," kata dia.
Akibat rencana pembangunan jembatan tersebut, lanjut Aria, banyak investor yang memilih menunda investasinya di pelabuhan dan penyebrangan, karena ancaman pembangunan jembatan ini. "Banyak investasi tertunda gara-gara terganggu rencana itu, investor dihantui apakah jembatan itu jadi atau tidak dibuat."
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
