Pemerintah Akan Cek Daging Impor Halal Australia

Reporter

Editor

Abdul Malik

Jumat, 28 Februari 2014 04:58 WIB

Kontrak label Halal AHFS yang ditandatangani Mohammed Lotfi, Diruktur AHFS dengan ketua MUI, Amidhan Shaberah. Istimewa

TEMPO.CO , Jakarta - Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, mengaku belum mengetahui adanya masalah sertifikasi label halal untuk daging impor dari Australia. "Kami belum terima ada laporan. Kalau begitu akan langsung kami koordinasikan, langsung ambil sampel," katanya pada Tempo di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2014.

Seperti dilansir majalah Tempo "Astaga Label Halal" yang terbit pekan ini, pabrik pemotongan daging yang berdiri sejak 1981 di Australia memproses daging halal dan daging non-halal dalam satu lokasi dan peralatan yang sama. Di pabrik itu, daging dengan klasifikasi halal diolah pada pagi hari. Kemudian pada siang hingga sore hari, di tempat yang sama dan pisau yang sama, daging non-halal diolah. Daging-daging ini diberi sertifikasi halal kemudian diekspor ke Indonesia. (Baca juga : DPR Minta Labelisasi Produk Halal Dikenai Biaya)

Widodo mengatakan belum bisa menentukan apakah importasi dari Australia akan dihentikan atau tidak. Menurut dia, penghentian impor harus menunggu hasil pemeriksaan Kemeterian Perdagangan dan koordinasi internal kementerian. "Tidak bisa langsung dihentikan. Harus ada koordinasi dulu," katanya. (Baca juga : Amidhan Membantah, Dokumen Tunjukkan Lain)

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Impor Daging Indonesia (Aspidi)Thomas Sembiring, menjamin daging yang diimpor dari Australia semua berlabel halal. Menurut dia, sertifikasi diberikan oleh lembaga komunitas Muslim yang dipilih MUI. Sampai di Indonesia, kata dia, daging pun diperiksa oleh badan karantina Kementerian Pertanian. (Berita terkait : Tarif Survei MUI US$ 5.700)

"Tidak mungkin. Ini sudah disertifikasi dari lembaga yang dipilih MUI. Jadi kalau pilihan impor dari Australia harus memilih RPH yang boleh ekspor ke Indonesia," katanya. (Artikel terkait : Surat Lengkap El-Mouelhy Soal Label Halal MUI)

Ia mengatakan meski tidak dicampur tapi pengolahan daging halal dan non-halal digabung maka proses tidak sesuai ini pasti akan ketahuan oleh lembaga pemberi sertifikat halal yang ditunjuk MUI tersebut.



ANANDA TERESIA

Terpopuler :

Perikanan Indonesia Masih Unggul di ASEAN

Rakuten Berfokus pada Mobile Commerce

Parwisata Indonesia Tertinggal di ASEAN

BI Akan Terbitkan Produk Simpanan Deposito

Berita terkait

Tenggat Sertifikasi Halal Diundur, BPJH: Fasilitasi Terkendala Anggaran Terbatas

14 jam lalu

Tenggat Sertifikasi Halal Diundur, BPJH: Fasilitasi Terkendala Anggaran Terbatas

Kepala BPJPH Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham mengatakan, selama ini fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK terkendala keterbatasan anggaran.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

1 hari lalu

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL

Baca Selengkapnya

Sertifikasi Halal UMK Diundur 2026, LPPOM Minta Sektor Hulu Diprioritaskan

2 hari lalu

Sertifikasi Halal UMK Diundur 2026, LPPOM Minta Sektor Hulu Diprioritaskan

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI minta sektor hulu diprioritaskan. Sertifikasi halal UMK diundur 2026.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

2 hari lalu

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.

Baca Selengkapnya

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

2 hari lalu

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

3 hari lalu

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

3 hari lalu

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

6 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Asosiasi Pedagang Pasar Rakyat Meminta Pemerintah Buat Skala Prioritas untuk Aturan Sertifikasi Halal

6 hari lalu

Asosiasi Pedagang Pasar Rakyat Meminta Pemerintah Buat Skala Prioritas untuk Aturan Sertifikasi Halal

Kementerian Agama tengah menggodok pemberian sanksi untuk pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya