TEMPO.CO , Jakarta - Ekonom dari Institute for Economic Development and Finance, Enny Sri Hartati, menilai jika Direktorat Jenderal Pajak diberikan akses terhadap data perbankan maka potensi kebocoran pajak bisa lebih ditekan. Enny menduga banyak wajib pajak baik pribadi atau badan yang tidak melaporkan harta kekayaan dan simpanannya di Bank kepada petugas pajak.
"Misalnya dalam laporan ke pajaknya sekian, ternyata simpanannya bisa mencapai miliaran di bank. Ini banyak terjadi sehingga banyak kebocoran penerimaan negara," kata Enny saat dihubungi Tempo, Sabtu, 15 Februari 2014.
Menurut Enny, diberikannya akses data perbankan untuk kepentingan penerimaan pajak sudah mendesak. Menurut dia, hal itu akan memudahkan Direktorat Pajak dalam memaksimalkan penerimaan di tengah keterbatasan pegawai. "Tapi tentu tidak semua pegawai pajak bisa mendapat akses. Ini juga harus dipertegas oleh Direktorat Pajak," katanya.
Selain banyaknya kebocoran dalam penerimaan pajak jenis Pajak Pengahasilan (PPh) pribadi atau badan, Enny juga melihat kebocoran terjadi dalam sektor Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Enny, seharusnya penerimaan pajak dari PPN bisa mencapai 10 persen dari total nilai tambah perekonomian atau Produk Domestik Bruto.
"Jika gross domestic product mencapai Rp 8000 triliun, seharusnya PPN bisa mencapai Rp 800 triliun. Tapi saat ini masih Rp 400 triliunan. Instrumen akses data perbankan itu bisa membantu membuat penerimaan pajak seperti dari PPN agar transparan," katanya.
Enny meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui instrumen ini dengan revisi Undang-Undang Perbankan. Menurut dia, selain pendapatan pajak bisa maksimal, publik juga bisa lebih mengawasi penerimaan pajak. "Jadi ada transparansi soal penerimaan pajak ini. Tentu Parlemen harus mendukung karena ini untk kepentingan penerimaan negara," ujarnya.
Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) memutuskan agar data perbankan dibuka untuk kepentingan pajak. Hal itu disampaikan dalam panduan resmi kerjasasama pertukaran informasi antara otoritas perpajakan antara negara. Panduan ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dalam penananganan kalkulasi pajak dan penghindaran pajak. Panduan ini merupakan mandar dari para pemimpin negara-negara G20.
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
49 hari lalu
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
