Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (kiri) bersama Dirjen Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Darori (kanan). ANTARA/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Tugas Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Sonny Partono mengatakan pihaknya telah menjalankan tugasnya dalam menanggulangi masalah banjir di Jakarta. Menurut Sonny, kementerian Kehutanan menjaga kawasan konservasi di hulu sungai Ciliwung dan Cisadane setiap tahun.
"Kami melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah hulu ciliwung seperti kegiatan penanaman pohon yang berakar tujang seperti pohon mahoni, puspa dan pohon endemik di daerah tersebut," katanya saat ditemui Tempo di kantornya, Selasa 21 Januari 2014. (Baca juga : Tiap Tahun, 514 Orang Tewas Akibat Banjir )
Untuk mempertahankan kawasan konservasi hutan lindung di sekitar hulu sungai ciliwung dan cisadane, kata Sonny, kementerian telah merehabilitasi lahan Taman Nasional Halimun, Salak, Jawa Barat seluas 800 hektare per tahun dan rehabilitasi Taman Nasional Gunung Gede, Jawa Barat seluas 750 hektare. Rehabilitasi ini berupa penanaman benih pohon sekitar 800 hingga 1000 benih per hektare.
Sonny mengatakan untuk penanaman menelan biaya Rp 6 juta tiap hektare dan untuk pemeliharan menyerap anggaran Rp 5 juta per hektare. Sedangkan untuk pengamanan lahan konservasi tiap taman nasional yang menjadi backbone hulu tersebut menyerap anggaran Rp 5 miliar per tahun. "Program pengamanan ini berupa kegiatan operasi, patroli dan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya konservasi," katanya. (Baca juga : Banjir Rendam Empat Kecamatan di Lebak)
Sonny enggan mengomentari penilaian dari pengamat tata kota dan lembaga swadaya masyarakat yang menganggap Kementerian Kehutanan tidak tuntas melakukan konservasi hutan. "Kami enggak usah komentar karena kami bicara data saja," katanya. Dia mempertanyakan kriteria penilaian institusi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia saat membuat poin pencapaian penanggulangan banjir. "Walhi juga belum komunikasi ke kami apa saja penilaian mereka padahal dalam konservasi kami sudah sampaikan kalau kami tanam sana tanam sini."
Sebelumnya, Manajer Penanganan Bencana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Mukri Friatna mengatakan upaya yang dilakukan pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama untuk menanggulangi banjir Jakarta paling tinggi hanya bernilai 6. Sungguh pun begitu, ujarnya, upaya-upaya itu patut mendapat apresiasi dibandingkan dengan upaya yang dilakukan pemerintah pusat. “Pemerintah pusat belum ada tindakan apa-apa, kami beri nilai 0 (nol)," ujarnya. (Baca juga : Banjir Jateng Meluas, Ribuan Warga Dievakuasi)
Penanggulangan banjir di Jakarta memang bukan cuma tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Ada bagian yang harus dilakukan pemerintah pusat, misalnya menjaga kawasan konservasi di hulu Ciliwung. “Pemerintah pusat maupun DKI Jakarta sama-sama memiliki pekerjaan rumah untuk menanggulangi banjir Ibu Kota,” ujar ahli tata kota dari Universitas Trisakti dan pendiri komunitas Green Map Jakarta, Nirwono Joga.
