TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Suryo Bambang Sulisto, mengimbau pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pengetatan moneter. Menurut dia, pengetatan bisa menghambat investasi dan upaya untuk menekan impor.

"Investasi harus jalan terus karena kita perlu menciptakan lapangan kerja. Jadi, kami mengimbau pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan uang ketat," kata Suryo dalam diskusi bertajuk "Sustainable Business Dialogue," di Jakarta, Rabu, 27 November 2013.

Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan ini karena Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan, baik pada pembangunan infrastruktur maupun upaya membangun hilirisasi industri yang akan menjadi substitusi impor. "Ini yang harus utama jadi prioritas sehingga kita bisa mengurangi impor," katanya.

Bila mau mengetatkan kebijakan impor, menurut Suryo, pemerintah tidak bisa memukul rata pemberlakuan kebijakan itu ke semua sektor. Menurut dia, pemerintah harus memilih prioritas sektor mana yang akan terkena kebijakan pengetatan moneter tersebut. "Kalau sudah over heated harus diketatkan, jangan diketatkan semua," katanya. Sektor properti dan keuangan disebut dia sebagai sektor yang harus mengalami pengetatan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, mengakui kebijakan pengetatan dilakukan memang untuk memperbaiki keseimbangan neraca perdagangan. Namun, ia menegaskan bahwa pengetatan uang jangan dilakukan secara menyeluruh pada semua sektor industri.

"Tapi pengetatan jangan membabi-buta karena akan menimbulkan inflasi, apalagi kalau kita belum punya sendiri industrinya. Ada barang yang kita perlukan, tidak usah diketatkan. Di lain pihak, yang tidak kita perlukan diketatkan," kata dia.

Menurut Bambang, pemerintah harus menggenjot industri yang memproduksi barang-barang dalam negeri sehingga ketergantungan impor bisa berkurang. "Misalnya barang elektronik, untuk apa masih impor. Justru kita harus dorong produksi dalam negeri, jangan diperketat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan periode Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 akan berfokus pada stabilisasi ekonomi. Menurut dia, APBN 2014 tidak berfokus untuk mendorong pertumbuhan. Sebab, jika fokus untuk mendorong pertumbuhan, maka fundamental tidak terjaga.

ANANDA TERESIA

Berita Lainnya:
Inilah Alasan Hakim MA Menghukum dr Ayu
Popularitas Jokowi Melejit, LSI: Masyarakat Aneh
Indonesia Bantu Cina Mata-matai Australia
Lagu Rhoma Irama Dijadikan Rujukan Mahasiswa Dunia